Jakarta, 28 Februari 2025 – Musisi dan produser Ahmad Dhani menyoroti ketidakefektifan skema pembayaran royalti untuk pencipta lagu yang selama ini diterapkan di Indonesia. Dalam jumpa pers yang digelar di Artotel, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2025), Dhani menegaskan bahwa regulasi yang mengatur royalti musik perlu direvisi agar lebih adil bagi semua pihak.
Menurut Dhani, aturan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa pencipta lagu berhak mendapatkan royalti sebesar 2% dari harga tiket konser atau dari biaya produksi sebuah acara. Namun, skema ini dinilai tidak realistis dan tidak berjalan efektif selama 10 tahun terakhir.
“Masalahnya, bagaimana jika tiket konser tidak terjual habis? Atau bagaimana cara menghitung biaya produksi sebuah acara gathering yang jumlahnya bisa sangat bervariasi? Ini yang membuat aturan ini sulit diterapkan,” ujar Dhani.
Permasalahan dalam Skema Royalti Saat Ini
Dhani menjelaskan bahwa saat ini, penyanyi atau band yang menggelar konser biasanya sudah menerima pembayaran penuh dari promotor sebelum acara berlangsung. Sebagai contoh, jika seorang penyanyi seperti Agnes Monica mengadakan konser tunggal di Istora Senayan, ia akan menerima pembayaran penuh dari promotor sebelum hari H.
“Kalau tiket konsernya hanya terjual 100 lembar, bagaimana nasib pencipta lagu? Penyanyinya sudah dibayar lunas, tapi pencipta lagunya masih harus menunggu royalti dari penjualan tiket yang mungkin tidak mencukupi. Ini yang membuat sistem 2% dari tiket jadi tidak masuk akal,” katanya.
Selain itu, skema 2% dari biaya produksi juga sulit diterapkan karena tidak ada standar baku dalam perhitungannya. Setiap event memiliki struktur biaya yang berbeda-beda, sehingga sulit memastikan besaran royalti secara adil dan transparan.
Tanggung Jawab Pembayaran Royalti: Promotor atau Penyanyi?
Dhani juga mengungkapkan bahwa ada perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab membayar royalti pencipta lagu—apakah promotor atau penyanyi?
Ia merujuk pada kasus hukum yang melibatkan Agnes Monica dan pencipta lagu Ari Bias. Dalam kasus ini, Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan bahwa penyanyi bertanggung jawab atas pembayaran royalti kepada pencipta lagu, bukan promotor atau event organizer (EO).
“Putusan pengadilan menyatakan bahwa pengguna hak cipta adalah penyanyi, bukan promotor. Jadi, kalau ingin mengubah sistemnya, harus ada revisi undang-undang yang secara tegas menyebutkan siapa yang wajib membayar royalti,” jelas Dhani.
Dhani pun mengajak semua pihak untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai solusi terbaik bagi sistem royalti di Indonesia. Ia menegaskan bahwa permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat selama 10 tahun terakhir, banyak pencipta lagu yang tidak mendapatkan hak mereka.
“Kita harus menemukan solusi konkret. Kalau memang promotor yang harus membayar, atur dengan jelas dalam undang-undang. Kalau penyanyi yang wajib membayar, sistemnya juga harus dibuat transparan agar pencipta lagu tidak dirugikan,” tutup Dhani.
AKSI Siapkan Model Baru untuk Royalti
Dalam kesempatan yang sama, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menyatakan bahwa mereka tengah mengusulkan model baru untuk sistem pembayaran royalti. Ketua AKSI, Piyu (Padi), sebelumnya juga telah mengusulkan sistem berbasis platform digital yang mengintegrasikan penyelenggara acara, pencipta lagu, dan penyanyi dalam satu ekosistem.
Diskusi terkait sistem royalti ini masih terus bergulir, dan AKSI berharap ada regulasi yang lebih adil dan transparan bagi semua pelaku industri musik di Indonesia.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid