Minola Sebayang Soroti Hak Pencipta Lagu dalam Sengketa Hak Cipta: “Masih Adakah Keadilan?”

- Jum'at, 21/03/2025

Jakarta – Pengacara Minola Sebayang menegaskan pentingnya menegakkan hak pencipta lagu dalam kasus sengketa hak cipta yang tengah bergulir di pengadilan. Ia menyoroti bagaimana putusan pengadilan Niaga telah menyatakan bahwa memang terjadi pelanggaran hak cipta, namun masih ada pihak yang mencoba mengalihkan isu utama dalam kasus ini.

“Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Siapa pun boleh menggunakan haknya, termasuk pihak-pihak yang ingin berpendapat. Tapi kita harus melihat korelasi dan kepentingannya. Jika tidak ada relevansi, perlu dipertanyakan,” ujar Minola dalam jumpa pers bersama Aksi di Hotel Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Minola menjelaskan bahwa pengadilan sudah menemukan bukti penggunaan lagu tanpa izin dalam tiga konser. Namun, pihak yang dinyatakan bersalah malah berupaya membawa persoalan ini ke ranah royalti, bukan pada inti masalah yaitu izin penggunaan lagu.

“Kita bicara soal pelanggaran Pasal 9 Ayat 1 huruf F Undang-Undang Hak Cipta, bukan soal royalti. Isu ini justru dialihkan ke masalah royalti, padahal ini tentang izin, hak fundamental yang melekat pada pencipta lagu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketidakadilan yang selama ini dialami oleh para pencipta lagu, terutama mereka yang tidak dikenal publik dan hanya menggantungkan hidup dari menciptakan lagu.

“Banyak pencipta lagu yang kesulitan secara ekonomi, bahkan untuk membayar listrik dan sampah saja mereka tidak mampu. Hanya karena mereka tidak dikenal, lalu hak mereka diabaikan? Sedangkan artis yang membawakan lagu-lagu mereka hidup nyaman, dapat fasilitas terbaik, tapi hak penciptanya tidak dihormati,” lanjutnya.

Minola menilai bahwa putusan pengadilan Niaga yang memenangkan pihak pencipta lagu seharusnya dihormati. Menurutnya, selama ini para pencipta lagu diam selama 10 tahun dan menerima keadaan, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa hak mereka harus diperjuangkan.

“Mereka akhirnya berani berbeda pendapat dan berjuang, lalu pengadilan memutuskan bahwa memang ada pelanggaran. Tapi kenapa pihak lain yang selama ini diuntungkan justru merasa seolah-olah dizalimi? Tidak ada yang ingin menzalimi mereka, pencipta lagu hanya ingin mendapatkan haknya. Apakah itu salah?” katanya.

Minola juga menegaskan bahwa dalam pengelolaan royalti, lembaga manajemen kolektif (LMK) harus menjalankan tugasnya dengan benar, yaitu melakukan koordinasi dalam penetapan besaran royalti dan berkomunikasi dengan para pencipta lagu.

“Lembaga manajemen kolektif tidak boleh menentukan besaran royalti tanpa koordinasi dengan pencipta lagu. Mereka mendapat mandat dari para pencipta, jadi harus berkoordinasi dengan mereka, bukan semena-mena,” pungkasnya.

Dengan kasus yang terus berlanjut hingga tingkat kasasi, Minola berharap publik bisa memahami substansi permasalahan ini dengan lebih jelas dan melihat bahwa perjuangan pencipta lagu adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan di industri musik.

Tags

Artikel Terkait

Terkini