Musisi dan praktisi hukum Kadri Karmila atau yang lebih dikenal dengan nama Kadri Karmila angkat suara terkait polemik lisensi pertunjukan musik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Dalam sebuah forum diskusi, Kadri menjelaskan secara gamblang posisi para penyanyi dalam ekosistem industri pertunjukan, termasuk soal tanggung jawab mereka dalam hal pembayaran lisensi.
Kadri mencontohkan sebuah kasus ketika ia mewakili Z (identitas disamarkan) dan datang langsung ke lokasi acara. Menurutnya, pembayaran royalti dalam kasus tersebut dilakukan secara “after event” atau setelah tiket terjual, dengan persentase 2% dari hasil penjualan. Ia menegaskan bahwa para penyanyi umumnya tidak memahami secara teknis perhitungan tersebut.
“Kalau sampai penyelenggara tidak tertib atau tidak jujur, maka dialah yang melakukan pelanggaran hukum. Penyanyi hanya datang, tampil, dan dibayar. Kalau lisensi tidak terpenuhi, itu bukan kesalahan penyanyi,” jelas Kadri.
Ia menambahkan bahwa banyak pihak belum memahami secara utuh isi dari Undang-Undang Hak Cipta. “Ada perbedaan cara pandang. Banyak yang berpikir bahwa UU Hak Cipta hanya melindungi pencipta lagu, padahal di dalamnya juga ada hak untuk pelaku pertunjukan (performer) dan pengguna (user).”
Kadri juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi para pengguna, termasuk promotor dan penyelenggara acara. “Hak cipta adalah hak eksklusif, tapi dibatasi oleh hak orang lain. Sama seperti konsep konstitusi: ada kebebasan, tapi tidak absolut. Ada batasan oleh hukum dan hak pihak lain.”
Terkait perdebatan soal model lisensi digital dan polemik yang menyangkut kasus ACNES, Kadri memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Namun, ia menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang secara jelas mewajibkan penyanyi bertanggung jawab langsung atas lisensi (direct license). “Jika pengguna atau penyelenggara acara sering tidak membayar, maka merekalah yang harus dikejar,” tegasnya.
Kadri juga menyebut pentingnya restrukturisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar lebih relevan dan adil terhadap semua pihak yang terlibat.
Dalam forum itu, Kadri hadir secara independen, tidak mewakili organisasi mana pun. “Saya datang sendiri, bukan atas nama siapa-siapa. Tapi karena melihat situasi yang makin pelik, saya merasa perlu menyuarakan perspektif yang berdasarkan hukum dan pengalaman saya di lapangan,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid