Jakarta, 12 April 2025 — Musisi sekaligus praktisi hukum, Kadri Muhammad, menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik soal hak cipta yang digagas oleh Ahmad Dhani. Dalam forum tersebut, Kadri menyoroti pentingnya memahami konsep extended collective license dalam konteks performing rights, yang menurutnya menjadi landasan hukum berbagai sengketa royalti musik di Indonesia.
“Saya memang hadir mewakili pribadi, bukan mewakili organisasi seperti VESMI atau PAPPRI, walaupun saya berada di beberapa organisasi tersebut,” ujar Kadri membuka pernyataannya. “Tapi pemikiran saya, terutama dari aspek legal, saling mempengaruhi.”
Kadri menjelaskan bahwa dirinya telah berkecimpung sebagai pengacara korporasi selama lebih dari 35 tahun, namun memiliki ketertarikan khusus terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta musik. Ia telah terlibat dalam sejumlah sengketa besar di industri musik sejak 2011, seperti konflik antara Yockie Suryo Prayogo dengan Jodi (Aquarius), dan kasus konser Kidung Abadi yang melibatkan klaim langsung (direct license) dari pihak pencipta lagu terhadap penyelenggara konser.
Menurut Kadri, konsep extended collective license — lisensi kolektif yang berlaku secara luas — adalah dasar hukum dari pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI. “Sebelum ada dasar hukum yang jelas, KCI sudah dibentuk oleh Bambang Kesowo dan Candra Darusman sekitar tahun 1991, berdasarkan kebutuhan untuk mengelola performing rights,” terangnya.
Kadri menegaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta 2014 merupakan tonggak penting karena mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti Berne Convention dan TRIPS Agreement. Ia menyebut pasal-pasal kunci seperti Pasal 23 ayat (5), Pasal 87, serta PP 56 dan peraturan turunannya sebagai bentuk konkret dari upaya negara mengatur performing rights secara sistematis.
“Performing rights tidak bisa dikelola secara pribadi. Harus melalui skema LMK dan LMKM, karena ini memang bentuk mandat dari negara,” jelasnya. Ia juga menyinggung Surat Keputusan Menteri tentang tarif performing rights—yakni 2% dari nilai tiket konser—sebagai implementasi praktis dari sistem tersebut.
Mengenai kasus Agnes Monica, Kadri menyatakan bahwa persepsi lama bahwa artis tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran royalti kini sudah tidak berlaku. “Dulu kita tahunya penyanyi cuma nyanyi, urusan royalti urusan panitia. Tapi sekarang, ada interpretasi hukum baru yang lebih luas, dan ini harus dipahami bersama.”
Kadri menyimpulkan bahwa sengketa seperti yang melibatkan Agnes Monica tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang regulasi hak cipta di Indonesia. “Semua ini muncul karena niat awalnya adalah memperjelas hak dan kewajiban performing rights di Indonesia, bukan untuk menjebak siapa pun.”
Artikel Terkait
Spaghetti Panggang dengan Telur dan Bacon, Menu Praktis untuk Makan Siang dan Malam
Fitri Salhuteru Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Berharap Masalah Segera Selesai
Ruben Onsu Hadirkan Fitri Salhuteru sebagai Saksi dalam Sidang Hak Asuh Anak
Angel Pieters Rilis Mini Album “Rumah”, Tuangkan Kisah Cinta hingga Kehilangan dalam Tujuh Lagu