Kuasa Hukum Paula Verhoeven Datangi Komisi Yudisial, Bahas Dugaan Pelanggaran Etik di Persidangan

- Senin, 05/05/2025

Jakarta — Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alvon Kurnia Palma, mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY) di Jakarta pada Senin, 5 Mei 2025. Kehadiran Alvon bersama timnya merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses persidangan yang tengah dihadapi kliennya.

Dalam keterangannya kepada awak media, Alvon menyampaikan bahwa ada dua agenda utama dalam kunjungannya kali ini.

“Pertama, kami ingin melakukan audiensi untuk memaparkan konsep-konsep kami terkait proses persidangan, termasuk hal-hal yang terjadi di luar persidangan. Di situ kami menduga adanya pelanggaran kode etik yang perlu ditindaklanjuti,” jelas Alvon.

Agenda kedua, lanjut Alvon, berkaitan dengan proses pemeriksaan lanjutan atas fakta-fakta persidangan maupun di luar persidangan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik tersebut.

“Fokus kami adalah pada dugaan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap kami sebagai kuasa hukum, ketidakprofesionalan dalam proses persidangan, serta kebijakan-kebijakan yang patut dipertanyakan,” tambahnya.

Alvon juga menekankan pentingnya perspektif gender dalam pemeriksaan perkara ini, khususnya karena melibatkan perempuan di dalamnya. Ia mengingatkan kembali tentang keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menurutnya harus dijadikan acuan.

“Ini nanti akan dikuatkan juga dengan pernyataan Mbak Ami dari Komnas Perempuan, terkait pentingnya perspektif gender dan perlindungan terhadap perempuan yang menghadapi diskriminasi maupun kekerasan dalam proses hukum,” ujarnya.

Terkait detail materi laporan dan dalil yang dibawa ke Komisi Yudisial, Alvon belum dapat membeberkan secara rinci. Hal tersebut, menurutnya, menyangkut privasi dan kepentingan hukum pihak-pihak yang terlibat.

“Substansi detailnya belum bisa kami buka satu per satu ke publik, karena ini menyangkut ranah privat dan beberapa hal sudah pernah disampaikan di Pengadilan Agama sebelumnya,” tutupnya.

Proses ini, kata Alvon, diharapkan bisa menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh persidangan, khususnya yang melibatkan perempuan, berjalan sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku.

Tags

Artikel Terkait

Terkini