Paula Verhoeven Bersama Tim Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim ke Komisi Yudisial

- Senin, 05/05/2025

Jakarta — Tim Kuasa hukum Paula Verhoeven, Siti Aminah, Alvon Kurnia Palma, dan Edwin, mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY) di Kramat, Jakarta, pada Senin (5/5/2025). Kehadiran mereka untuk menjalani dua agenda penting terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam proses persidangan perkara klien mereka.

“Pada hari ini, Ibu Paula bersama kami, tim kuasa hukum, mendatangi Komisi Yudisial. Ada dua agenda, yang pertama audiensi dari pukul 10.00 sampai 12.00 WIB, dan kedua, permintaan keterangan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang akan dilakukan siang ini,” ujar Siti Aminah kepada awak media.

Dalam audiensi tersebut, tim kuasa hukum diterima oleh lima orang staf dari Biro Pengawasan Hakim. Siti menjelaskan, laporan ini merupakan wujud kepercayaan kepada Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki mandat menjaga martabat, kehormatan, dan perilaku hakim.

“Kami menyampaikan poin-poin penting terkait dugaan pelanggaran kode etik, mulai dari perilaku adil, tidak berpihak, profesional, hingga bagaimana hakim seharusnya memperlakukan para pihak secara setara di persidangan,” ungkap Siti.

Selain itu, Siti menyoroti pentingnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Menurutnya, dalam perkara ini, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan relasi kuasa, pengalaman diskriminasi, dan potensi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

“Ibu Paula sebagai termohon dan penggugat rekonvensi termasuk kategori perempuan berhadapan dengan hukum. Sayangnya, dalam proses persidangan hingga putusan, kami menilai belum ada analisis gender yang diterapkan. Hal ini justru membuat posisi Ibu Paula tersudut dan mengalami stereotype,” papar Siti.

Lebih lanjut, Komisi Yudisial akan melakukan permintaan keterangan terhadap Ibu Paula selaku pelapor, serta beberapa saksi yang mengetahui proses persidangan dan dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

“Ada saksi-saksi yang memang mengetahui langsung jalannya persidangan dan dugaan pelanggaran etik, bukan saksi yang dihadirkan saat persidangan. Ini sesuai permintaan dari Komisi Yudisial sebelumnya,” jelas Siti.

Proses pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mendalami laporan sebelum Komisi Yudisial menentukan langkah lebih lanjut. Tim kuasa hukum berharap laporan ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh aparat peradilan untuk bekerja profesional dan berkeadilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan perempuan.

Tags

Artikel Terkait

Terkini