Kuasa Hukum Dr. Reza Gladys: Ketidakhadiran Kapolri dan Jaksa Agung Bisa Karena Dua Alasan

- Rabu, 28/05/2025

JAKARTA — Sidang perdana gugatan perdata antara Nikita  Mirzani melawan Dr. Reza Gladys digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (28/5/2025). Gugatan berjenis wanprestasi tersebut turut menyeret Kepolisian dan kejaksaan sebagai turut tergugat. Namun, sidang harus ditunda lantaran dua instansi negara itu tidak mengirimkan perwakilan.

Kuasa hukum dr. Reza Gladys menyatakan bahwa ketidakhadiran Kapolri dan Jaksa Agung dalam sidang ini memunculkan dua kemungkinan.

“Pertama, bisa jadi mereka sedang mempersiapkan surat kuasa untuk bidang hukum. Kedua, mungkin karena mereka menilai gugatan ini tidak berkualitas, sehingga tidak dianggap prioritas,” ujar salah satu kuasa hukum Dr. Reza Gladys kepada wartawan usai sidang.

Sesuai ketentuan peradilan, bila pihak-pihak yang dipanggil tidak hadir, maka persidangan akan ditunda. Majelis hakim pun menetapkan penundaan sidang selama dua minggu ke depan.

Selain itu, kuasa hukum Dr. Reza juga mempertanyakan relevansi Kapolri dan Jaksa Agung yang dimasukkan dalam gugatan perjanjian kerja bersama tersebut.

“Kami juga ingin memastikan, apakah benar dalam perjanjian itu Kapolri dan Jaksa Agung ikut bertandatangan. Kalau ternyata tidak, artinya keberadaan mereka sebagai turut tergugat patut dipertanyakan,” tambahnya.

Di sisi lain, kasus pidana yang turut menyeret nama We Mirjani juga masih berjalan di ranah penyidikan. Kuasa hukum menyebut, proses P21 atau pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan masih dalam tahap penelitian.

“Memang saat ini jaksa masih meneliti berkas perkara. Kami berharap dalam waktu dekat bisa diproses karena masa penahanan tersangka di PN 1 akan berakhir pada 2 Juni nanti. Tapi kalau perlu, bisa diperpanjang hingga 2 Juli,” ujar kuasa hukum.

Pihaknya juga menyoroti belum dijalankannya petunjuk jaksa oleh penyidik, khususnya terkait pemanggilan saksi-saksi kunci yang dinilai penting untuk kelanjutan perkara. Karena itu, mereka akan mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke pimpinan penyidik dan pejabat Mabes Polri.

“Kami akan minta kejelasan kendala apa yang membuat penyidik belum memanggil saksi O dan saksi S. Termasuk meminta agar hasil forensik terhadap ponsel saksi-saksi dibuka,” tegas kuasa hukum.

Sidang lanjutan perkara perdata ini dijadwalkan kembali digelar dua minggu mendatang di PN Jakarta Selatan.

Tags

Artikel Terkait

Terkini