Jakarta, 27 Juni 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan adanya penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), khususnya dalam proyek pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC).
Hari ini, Kamis (26/6), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi, yakni di Kantor BRI Pusat Sudirman dan sebuah kantor di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menelusuri bukti-bukti terkait proses pengadaan EDC yang diduga sarat rekayasa.
“Benar, kegiatan penggeledahan dilakukan dalam tahap penyidikan. Saat ini KPK masih menggunakan sprindik umum, artinya belum ada pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Juru Bicara KPK, Kamis sore.
Dalam perkara ini, KPK tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak, termasuk oknum mantan pejabat BRI dan beberapa vendor penyedia mesin EDC. Salah satu nama perusahaan penyedia yang disebut terkait kasus ini adalah PT Tasikita Solusi, perusahaan yang sebelumnya juga terlibat dalam proyek digitalisasi di BUMN lain.
Pengadaan mesin EDC dan sistem digitalisasi di BRI ini berlangsung sejak 2019 hingga 2024, dan diduga melibatkan praktik pengondisian sejak tahap perencanaan hingga penentuan pemenang tender.
Saat ini KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pejabat aktif dan non-aktif di BRI serta pihak swasta. Namun hasil pemeriksaan dan barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan masih belum dapat dipublikasikan.
“Terkait barang bukti hasil penggeledahan, nanti akan kami informasikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum acara pidana. Saat ini semua masih dalam proses penyidikan dan pengembangan,” kata Juru Bicara KPK.
Dalam keterangan terpisah, pihak KPK juga mengonfirmasi bahwa pengusutan perkara ini kemungkinan besar akan berlanjut ke daerah-daerah, mengingat proyek pengadaan EDC berlaku secara nasional di seluruh jaringan BRI.
Dugaan kerugian negara dalam proyek ini masih dalam tahap penghitungan, namun sejumlah pihak memperkirakan nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah, mengingat skala proyek dan jangka waktu pelaksanaan yang cukup panjang.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak eksternal di luar lingkungan BRI, baik dari kalangan swasta maupun pejabat pemerintahan lain yang diduga turut mengambil keuntungan dari proyek tersebut.
“Kami membuka kemungkinan ada pihak-pihak di luar BRI yang terlibat, khususnya penyedia barang dan jasa. KPK akan menelusuri peran, aliran dana, dan dugaan tindak pidana yang terjadi,” tambahnya.
Kasus ini menambah daftar panjang penindakan KPK terhadap dugaan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di BUMN. KPK memastikan akan terus memberikan update secara berkala kepada publik terkait perkembangan penyidikan.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid