JAKARTA — Sidang kasus dugaan pemerasan menjadi pencemaran nama baik yang menyeret artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum Nikita atas dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum menyebut adanya sejumlah kejanggalan serius dalam surat dakwaan yang dinilai tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Poin utama keberatan tersebut adalah mengenai error in persona atau kekeliruan dalam penentuan korban dalam perkara ini.
Penasihat hukum menjelaskan, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa korban atas perkara ini adalah dr. Reza Gladys Pretina. Padahal, produk Glavica atau Glowing Booster Cell Gavica yang dipermasalahkan dalam perkara ini merupakan milik PT Gavica RMA Grup, bukan milik pribadi dr. Reza Gladys. Hal ini dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dengan SK Kemenkumham AHU-0046190.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggal 18 Oktober 2016.
“Jaksa keliru menentukan siapa subjek hukum korban dalam perkara ini. Seharusnya yang menjadi korban adalah PT Gavica RMA Grup sebagai pemilik produk tersebut, bukan pribadi dr. Reza Gladys,” tegas kuasa hukum Nikita di hadapan majelis hakim.
Tak hanya soal korban, tim pengacara juga mempersoalkan perubahan pasal yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani. Dalam proses penyidikan di kepolisian, perkara ini berjalan berdasarkan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Namun, saat memasuki proses penuntutan, jaksa tiba-tiba memasukkan Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang merupakan delik aduan.
“Ini adalah pelanggaran serius karena delik aduan mensyaratkan adanya laporan langsung dari korban. Sementara PT Gavica RMA Grup selaku pihak yang seharusnya menjadi korban, tidak pernah membuat laporan polisi,” ujar tim kuasa hukum.
Penasihat hukum pun menuding adanya dugaan manipulasi hukum dengan menyelundupkan pasal dalam surat dakwaan, yang dinilai bertentangan dengan hasil pemeriksaan di tahap penyidikan. Seluruh proses hukum sejak laporan polisi, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka selama ini berjalan dengan menggunakan Pasal 368 KUHP, bukan Pasal 369 ayat (1) KUHP.
Berdasarkan hal itu, tim kuasa hukum meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-154/KTSL/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
Dugaan Kerugian Rp4 Miliar
Dalam dakwaan, jaksa menyebutkan perbuatan Nikita Mirzani menimbulkan kerugian hingga Rp4 miliar bagi dr. Reza Gladys Pretina. Namun, kuasa hukum kembali menegaskan bahwa kerugian seharusnya dinyatakan diderita oleh PT Gavica RMA Grup sebagai badan hukum pemilik produk, bukan pribadi dr. Reza Gladys.
Eksepsi yang diajukan juga mengutip pendapat Prof. Andi Hamzah, ahli hukum pidana, yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak boleh bertentangan dengan hasil pemeriksaan dalam penyidikan serta tidak boleh menyimpang dari substansi pokok tindak pidana yang dilaporkan.
Majelis Hakim Akan Putuskan Eksepsi
Majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Bambang Wahyudi menunda sidang hingga pekan depan untuk memberikan kesempatan kepada JPU menanggapi eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Majelis hakim akan memutuskan apakah eksepsi tersebut dapat diterima atau persidangan tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Sidang Nikita Mirzani ini menyita perhatian publik lantaran selain menyeret nama pesohor, kasus ini juga menyingkap sejumlah kejanggalan dalam proses penanganannya di ranah hukum.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid