Den Haag, 24 Juli 2025 — Dalam keputusan bersejarah yang telah lama dinantikan, Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perubahan iklim. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut, menurut pengadilan tertinggi dunia itu, merupakan tindakan melanggar hukum internasional — membuka peluang tuntutan ganti rugi lintas negara atas dampak krisis iklim.
Presiden Mahkamah menyebut perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial dan mendesak. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam jalur hukum internasional terkait tanggung jawab negara terhadap pemanasan global.
Negara Bisa Dituntut atas Dampak Perubahan Iklim
Dalam wawancara eksklusif dengan E! News, pakar hukum internasional Monica Feria Tintamenjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya ICJ secara eksplisit menyatakan bahwa aturan tanggung jawab negara berlaku dalam konteks perubahan iklim.
“Pengadilan telah menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban untuk mengatasi perubahan iklim bisa dianggap sebagai wrongful act dalam hukum internasional,” ujar Monica. “Artinya, negara yang gagal memenuhi target atau kewajiban bisa dimintai pertanggungjawaban.”
Monica menambahkan, meskipun Paris Agreement tidak secara eksplisit menetapkan konsekuensi hukum, Mahkamah memutuskan bahwa ia tetap memiliki yurisdiksi untuk menafsirkan konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut.
Apa Implikasinya?
Putusan ini membuka pintu bagi negara-negara terdampak perubahan iklim — terutama negara-negara kepulauan atau berkembang — untuk menggugat negara-negara emiten karbon terbesar. Namun prosesnya tentu tidak mudah.
“Memang ada tantangan pembuktian,” jelas Monica. “Namun Mahkamah sudah menetapkan prinsip penting: bahwa kerugian lintas batas (transboundary harm) dalam konteks iklim itu sah dan dapat dibuktikan secara hukum.”
Artinya, jika misalnya sebuah negara di Pasifik kehilangan infrastruktur karena badai besar yang dikaitkan dengan emisi karbon dari negara industri tertentu, mereka kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut ganti rugi.
Kewajiban Negara Lebih Tegas
ICJ juga menegaskan bahwa kewajiban negara untuk menurunkan emisi dan menetapkan Nationally Determined Contributions (NDC) adalah kewajiban yang harus dicapai (obligation of result), bukan hanya sekadar janji jangka panjang.
“Ini bukan soal janji akan bertindak nanti. Ini soal hasil nyata yang harus dicapai sekarang,” ujar Monica.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Putusan ini tidak serta-merta membawa negara ke pengadilan pidana, namun menjadi dasar hukum baru yang kuat untuk kasus-kasus litigasi iklim di masa depan — baik di Mahkamah Internasional maupun pengadilan-pengadilan regional dan nasional.
Kesimpulan: Dunia Tak Lagi Bisa Diam
Putusan ini menjadi peringatan global bahwa perubahan iklim bukan hanya isu moral atau politik, tapi kini telah menjadi perkara hukum internasional. Negara-negara yang abai terhadap kewajibannya untuk mengurangi emisi karbon kini berhadapan dengan konsekuensi hukum nyata.
“Ini bukan lagi soal opini, ini soal hukum,” tutup Monica.
Perubahan iklim telah menimbulkan kerusakan tak terhitung di seluruh dunia. Dan kini, untuk pertama kalinya, hukum internasional mulai menyusul kenyataan itu. Apakah ini akan mengubah cara dunia bertindak? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid