Citealuve – 30 Juli 2025- Setelah lebih dari 20 bulan agresi brutal Israel di Gaza yang secara luas dikecam sebagai genosida, tekanan publik dan gelombang protes besar akhirnya menggoyang posisi pemerintah sementara Belanda. Untuk pertama kalinya, Den Haag secara terbuka mendukung penangguhan sebagian perjanjian asosiasi Uni Eropa–Israel, terutama pada sektor perdagangan.
“Saya telah mengambil langkah untuk mengajukan kasus di Uni Eropa guna menangguhkan bagian perdagangan dari perjanjian asosiasi EU–Israel,” ujar Caspar Veldkamp, Menteri Luar Negeri Belanda, dalam pernyataan resminya. “Ini signifikan karena menyangkut miliaran euro ekspor Israel.”
Kebijakan ini juga dibarengi dengan larangan perjalanan terhadap dua menteri kontroversial Israel—Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich—yang selama ini dituding sebagai arsitek kebijakan ekstrem terhadap warga Palestina.
Namun, langkah tersebut segera menuai kritik karena dianggap terlalu lambat dan bersifat simbolik.
“Ini sudah bulan ke-21 dari genosida. Bukankah memalukan bahwa Uni Eropa dan Belanda membiarkan hal ini berlangsung begitu lama?” tanya seorang jurnalis dalam konferensi pers yang penuh tekanan.
Pemerintah Belanda berdalih bahwa gencatan senjata adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri bencana kemanusiaan di Gaza. Namun banyak organisasi kemanusiaan dan tokoh oposisi politik melihat sikap ini sebagai bentuk kehati-hatian yang berlebihan.
“Israel bukan sekutu NATO. Tapi secara historis, mereka memang sahabat Belanda,” jelas seorang pejabat Belanda lainnya. “Namun kami telah mengambil langkah nyata, baik di panggung diplomatik maupun di balik layar.”
Tak lama setelah pengumuman itu, Israel bereaksi keras. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, melalui akun X (dulu Twitter), menulis:
“Saya menyesalkan bahwa pemerintah Belanda yang sedang demisioner memilih mengubah persahabatan panjang dengan Israel menjadi permusuhan terbuka, kemungkinan demi kepentingan politik. Sikap ini tidak akan dibiarkan sepihak tanpa respons.”(Dikutip dari Al Jazeera)
Selama hampir dua tahun, Israel belum pernah dijatuhi sanksi serius oleh negara-negara Eropa, meski dituduh melakukan pembersihan etnis dan pelanggaran HAM sistematis di Gaza. Namun perubahan dari Belanda menandai retaknya kesabaran Eropa.
Di level Uni Eropa, usulan Komisi Eropa untuk mengecualikan Israel dari program riset ilmiah pun belum mendapat dukungan mayoritas dalam sidang terakhir. Sementara itu, keputusan soal sanksi perdagangan masih bisa memakan waktu beberapa minggu.
Di dalam negeri, sejumlah LSM dan partai oposisi di Belanda mengecam langkah pemerintah sebagai “terlambat dan terlalu berhati-hati.” Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas, termasuk embargo senjata total terhadap Israel, pelarangan seluruh pejabat Israel yang terlibat agresi, serta pengakuan resmi terhadap negara Palestina.
“Langkah kecil ini hanya akan dianggap serius jika diikuti tindakan nyata,” tegas seorang juru bicara organisasi HAM. “Jika tidak, ini tak lebih dari sekadar gestur politik belaka.”
Sementara korban sipil terus berjatuhan di Gaza dan krisis kemanusiaan kian memburuk, dunia kini menunggu: akankah Eropa benar-benar bergerak… atau kembali membisu?
Artikel Terkait
Fitri Salhuteru Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Berharap Masalah Segera Selesai
Ruben Onsu Hadirkan Fitri Salhuteru sebagai Saksi dalam Sidang Hak Asuh Anak
Angel Pieters Rilis Mini Album “Rumah”, Tuangkan Kisah Cinta hingga Kehilangan dalam Tujuh Lagu
Jena Malone Ungkap Harapan untuk Johanna Mason Setelah Revolusi di The Hunger Games