Jepri Simatupang Jelaskan Hak Praperadilan di Tengah Panasnya Perseteruan dr. Richard Lee dan Doktif

- Senin, 11/08/2025

Jakarta — Pengacara dr. Richard Lee, Jepri Simatupang, memberikan penjelasan hukum terkait hak setiap pihak yang berperkara untuk mengajukan praperadilan atau gelar perkara khusus. Penjelasan ini disampaikan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025), di tengah memanasnya perseteruan antara pihak Richard dan Doktif.

Dalam perbincangan dengan Doktif, Jepri menyebut bahwa setiap orang yang menjadi tersangka berhak memilih langkah hukum yang akan ditempuh. “Doktif punya hak untuk mengajukan praperadilan atau tidak, mengajukan gelar perkara atau tidak. Begitu juga DRL (dr. Richard Lee),” ujar Jepri.

Ia menjelaskan, praperadilan dapat diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, penghentian penyidikan, hingga permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian. “Segala upaya paksa yang dilakukan penyidik bisa dimintakan praperadilan. Itu hak setiap warga negara,” tegasnya.

Doktif sebelumnya mengaku telah melakukan gelar perkara khusus di Mabes Polri lantaran merasa penetapan tersangkanya di Medan janggal. Jepri menilai langkah tersebut sah-sah saja. “Kalau DRL pun mengajukan praperadilan, itu juga haknya. Yang menghadapi kan bukan Doktif, jadi enggak ada masalah,” ujarnya.

Di akhir pernyataan, Jepri enggan membeberkan materi praperadilan yang mungkin diajukan pihaknya. “Kalau soal materi, nanti saja,” katanya.

Perseteruan antara kedua pihak ini berawal dari laporan dr. Richard terkait dugaan penipuan produk “White Tomato” dan penggunaan stiker ilegal. Hingga kini, kasus tersebut terus bergulir di ranah hukum, diiringi perang pernyataan antara kedua belah pihak di ruang publik.

Tags

Artikel Terkait

Terkini