Brussels – Pemerintah Belgia Gelar Pertemuan Penentuan Soal Pengakuan Negara Palestina

- Rabu, 27/08/2025
 Brussels – Pemerintah Belgia Gelar Pertemuan Penentuan Soal Pengakuan Negara Palestina
Tekanan publik terhadap pemerintah Belgia pun semakin meningkat. ( dok Al Jazeera )

Brussels – Pemerintah Belgia tengah menggelar rapat kabinet penting untuk membahas apakah negara tersebut akan secara resmi mengakui keberadaan Negara Palestina. Keputusan ini diharapkan bisa dicapai sebelum Sidang Umum PBB di New York pada September mendatang.

Sejumlah negara Barat, termasuk Prancis, Kanada, Inggris, Australia, dan Malta, telah menyatakan akan memberikan pengakuan pada Palestina sebelum forum internasional tersebut berlangsung. Tekanan publik terhadap pemerintah Belgia pun semakin meningkat.

Dikutip dari Channel Al Jazeera, pertemuan ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Belgia bersama para wakil dari lima partai politik yang membentuk koalisi pemerintahan. Isu utama yang menjadi pembahasan adalah pengakuan terhadap Palestina.

Kontroversi muncul setelah pernyataan perdana menteri sebelumnya yang menyebut pengakuan hanya bisa diberikan jika ada jaminan tertentu, termasuk perlucutan senjata Hamas, pembebasan sandera, serta jaminan keamanan bagi Israel. Pernyataan ini menuai kritik tajam, baik dari serikat pekerja, media nasional, maupun partai koalisi.

Menteri Luar Negeri Belgia, Maxim Po, yang dikenal sebagai salah satu pendukung utama pengakuan Palestina, menegaskan bahwa saat ini adalah momen tepat bagi Belgia untuk mengirim pesan kuat ke dunia internasional. “Kita harus berdiri di sisi legitimasi dan hak rakyat Palestina,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan partai kiri Verit menilai bahwa dunia internasional telah banyak berpihak pada Palestina. Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Benjamin Netanyahu yang dinilainya hanya mendorong konflik berkepanjangan.

Meski begitu, jalan menuju keputusan bersama tidaklah mudah. Koalisi pemerintahan Belgia yang baru terbentuk Januari 2025 ini terdiri dari partai kanan dan kiri yang kerap berbeda pandangan, termasuk dalam isu-isu ekonomi seperti anggaran, reformasi pensiun, hingga defisit negara.

Pengamat menilai, apabila rapat hari ini gagal menghasilkan kesepakatan, maka koalisi pemerintahan berpotensi runtuh. Hal ini bisa menjadi salah satu krisis politik terbesar di Belgia dalam beberapa tahun terakhir.

Tags

Artikel Terkait

Terkini