Kisruh Internal Oposisi Turki: Putusan Pengadilan Picu Bentrokan di Markas CHP

- Selasa, 09/09/2025
 Kisruh Internal Oposisi Turki: Putusan Pengadilan Picu Bentrokan di Markas CHP
Sejumlah anggota CHP mengecam langkah tersebut sebagai intervensi yang melanggar ruang politik mereka

Istanbul – Suasana tegang mewarnai markas Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama di Turki, setelah pengadilan pada 2 September memutuskan untuk membatalkan kongres provinsi 2023 dengan alasan dugaan adanya kejanggalan. Putusan ini berujung pada pencopotan sejumlah pengurus terpilih dan penunjukan komite sementara, yang langsung memicu protes keras dari internal partai.

Sejumlah anggota CHP mengecam langkah tersebut sebagai intervensi yang melanggar ruang politik mereka. “Mereka membatalkan kongres provinsi Istanbul kami, dengan tanpa malu menunjuk wali amanah. Polisi dikirim untuk memblokir pintu masuk markas kami. Mereka merampas rumah politik kami,” ujar salah satu kader yang menolak keputusan itu.

Di tengah polemik, Gurus Tekken ditunjuk sebagai ketua sementara CHP Istanbul. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan urusan internal partai, bukan campur tangan eksternal. Namun, Tekken hanya bisa memasuki gedung markas dengan pengawalan polisi, di tengah penolakan keras dari sebagian anggota. “Pengadilan sudah membuat putusan. Semua pihak yang melaporkan maupun yang merekomendasikan berasal dari CHP. Kami bukan wali amanah,” jelasnya.

Meski demikian, beberapa pemimpin provinsi yang dicopot menyebut langkah ini sarat muatan politik. Mereka menilai pemerintah tak bisa menerima keberhasilan CHP yang memenangkan sejumlah kota penting dalam pemilu lokal 2023, sehingga berusaha melemahkan oposisi melalui jalur hukum.

Bagi sebagian pendukung, keterlibatan pengadilan dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. “Ini bukan kudeta militer, melainkan kudeta sipil yang dilakukan lewat pengadilan, ironisnya oleh mereka yang mengaku kader CHP,” kata seorang simpatisan.

Ketegangan internal ini kini meluas menjadi perdebatan nasional. Para pengamat menilai sengketa tersebut tak lagi sebatas persoalan partai, melainkan menyangkut masa depan demokrasi Turki, terutama di tengah sorotan publik terhadap independensi lembaga peradilan.

Tags

Artikel Terkait

Terkini