Kesepakatan via WhatsApp Sah dan Lebih Kuat, Saksi Ahli Kuatkan Argumen Tim Hukum Nikita Mirzani

- Kamis, 25/09/2025

JAKARTA, 25 September 2025 – Sidang lanjutan kasus perdata yang melibatkan artis Nikita Mirzanidan dr. Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, 25 September 2025, menghadirkan saksi ahli hukum perdata, Subani. Keterangan ahli ini fokus pada keabsahan konsensus atau kesepakatan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik, seperti WhatsApp, yang menjadi salah satu sorotan dalam kasus tersebut

Konsensus Via WhatsApp Sah dan Punya Bukti Kuat

Saksi ahli hukum perdata, Subani, secara tegas menyatakan bahwa kesepakatan atau konsensus yang terjadi melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp adalah sah secara yuridis dan memenuhi syarat kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

"Lisan saja itu sudah sah," ujar Ahli Subani. "Apabila melalui WhatsApp, di mana ada tulisan [pesan teks] dan masih bisa kelihatan [tersimpan], itu justru memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuatdaripada yang hanya lisan."

Ahli menjelaskan bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut asas konsensualisme, yang berarti perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak, terlepas dari bentuknya.

Pentingnya Materai Hanya Terkait Pajak: Subani juga meluruskan pandangan umum mengenai materai. "Penggunaan materai sama sekali tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perjanjian secara materiil," tegasnya. Materai hanya merupakan syarat formil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dokumen. Jika dokumen tanpa materai diajukan ke pengadilan, hal itu akan ditolak karena belum membayar pajak, namun masalah tersebut bisa diatasi dengan mekanisme nazegelen (pembubuhan meterai kemudian) di kantor pos.

Cacat Kehendak: Alasan Perjanjian Dapat Dibatalkan

Selain menguatkan keabsahan konsensus digital, ahli Subani juga menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan suatu kesepakatan menjadi cacat hukum atau cacat kehendak (wilsgebreken), yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

Faktor-faktor Cacat Kehendak:

1 Kekhilafan (Dwaling)

2 Paksaan (Dwang atau Bedro)

3 Penipuan (Bedrog)

4 Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden), yang berkembang melalui yurisprudensi.

Syarat Paksaan Harus Melawan Hukum: Dalam konteks paksaan berupa ancaman (Pasal 1323-1327 KUH Perdata), Ahli Subani menekankan, berdasarkan doktrin, bahwa ancaman tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad). Pertimbangan usia, jenis kelamin, dan kedudukan sosial juga harus diperhitungkan dalam menilai adanya paksaan.

Upaya Hukum Atas Kesepakatan Karena Ancaman

Apabila salah satu pihak mengklaim bahwa ia sepakat karena adanya unsur paksaan berupa ancaman, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk pembatalan perjanjian.

"Kalau itu masalahnya paksaan, dia bisa mengajukan gugatan perdata dan memohon supaya perjanjiannya dibatalkan," jelas Subani.

Pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak (paksaan, kekhilafan, atau penipuan) diatur dalam Pasal 1449 KUH Perdata, yang berujung pada status dapat dibatalkan (vernietigbaar), bukan batal demi hukum. Ini berarti perjanjian tersebut tetap sah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya.

Tags

Artikel Terkait

Terkini