Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 25 September 2025 — Sidang kasus yang melibatkan figur publik Niki Irzani kembali memanas dengan terjadinya "perang protes" antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pihak Nikita Mirzani i saat pemeriksaan saksi ahli hukum perdata. Majelis hakim berkali-kali mengingatkan para pihak untuk tertib dan fokus pada keterangan ahli.
Inti perdebatan berkutat pada validitas sebuah kesepakatan atau perjanjian ditinjau dari Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai unsur `sepakat` dan `paksaan`.
Introgasi Seputar Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)
Dalam sesi tanya jawab, JPU mengajukan pertanyaan fundamental mengenai syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.
JPU mendalami definisi `sepakat` yang bebas dari cacat. Saksi ahli menjelaskan bahwa sepakat yang sah berarti tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan, serta ditambah yurisprudensi mengenai penyalahgunaan keadaan.
Perdebatan Cacat Kehendak: Paksaan dan Ancaman (Pasal 1321 KUHPerdata)
Perdebatan sengit muncul ketika JPU menanyakan contoh paksaan yang dapat membatalkan perjanjian berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata. Saksi ahli memberikan ilustrasi paksaan fisik maupun psikis, seperti ancaman preman atau ancaman terhadap keluarga. Ahli menegaskan, perjanjian yang dibuat di bawah paksaan adalah cacat dan dapat dimintakan pembatalannya.
Ancaman Speak Up vs. Ancaman Melawan Hukum
Titik krusial muncul saat JPU mengilustrasikan sebuah kesepakatan antara figur publik (Niki Irzani) dan pihak lain, di mana ada permintaan uang dengan ancaman untuk `speak up` (membongkar) mengenai review produk yang buruk.
Saksi ahli berpendapat bahwa ancaman yang dapat dikategorikan sebagai paksaan dalam konteks hukum perdata adalah ancaman yang mengandung perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Jika produk atau hal yang akan diungkapkan tersebut memang terdaftar resmi (misalnya di Badan POM), maka mengungkapkannya bukanlah ancaman melawan hukum, melainkan bagian dari kebebasan berekspresi.
"Ancaman itu kalau yang diancamkan itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum," ujar ahli.
Ahli juga menambahkan bahwa pihak yang membuat perjanjian seharusnya memiliki kemauan bebas (free will), terutama bagi orang yang intelek, untuk menentukan setuju atau tidak, terlepas dari ancaman yang tidak melanggar hukum. Jika ada paksaan, upaya hukumnya adalah gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, yang harus dibuktikan.
Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian (Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata)
Di akhir sesi, Ahli juga menyinggung tentang Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ahli menerangkan bahwa itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan perjanjian erat kaitannya dengan kepantasan (decent atau redelijkheid), yang mana penentuannya menjadi ranah Majelis Hakim.
"Kalau berbicara tentang pelaksanaan perjanjian Pasal 1338 ayat 3 itu sebenarnya kita itu berbicara tentang kepantasandi situ... itu kewenangan hakim yang menentukan," tutup ahli.
Sidang berlangsung tegang diselingi interupsi dan protes keras dari terdakwa Niki Irzani, yang langsung diredam oleh Majelis Hakim. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid