Sidang Nikita Mirzani: Ahli Hukum Perdata Jelaskan Unsur Ancaman dan Status Sosial dalam Perjanjian

- Kamis, 25/09/2025

Jakarta, 25 September 2025 — Sidang lanjutan kasus Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menghadirkan saksi ahli hukum perdata. Dalam persidangan, ahli diminta menjelaskan mengenai unsur ancaman dalam perjanjian serta bagaimana status sosial seseorang dapat memengaruhi penilaian sah atau tidaknya kesepakatan.

Ahli menyebut ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata. “Dalam mempertimbangkan adanya ancaman, harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan sosial pihak yang bersangkutan. Kedudukan sosial atau status dapat memengaruhi daya nalar seseorang dalam mengambil keputusan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa orang dengan pendidikan dan pengalaman lebih tinggi biasanya memiliki kemampuan menimbang risiko yang lebih baik dibanding mereka yang minim pengetahuan.

Terkait definisi ancaman, ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar hukum. “Ancaman hanya sah jika yang diancamkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Kalau bukan, itu tidak bisa dikategorikan sebagai ancaman,” tegasnya.

Dalam sidang, sempat terjadi perdebatan antara penasihat hukum dan jaksa mengenai bukti percakapan yang menjadi dasar pertanyaan. Hakim kemudian menegaskan agar percakapan tidak perlu diputar, melainkan disimpulkan saja, dan meminta ahli memberikan pendapat sebatas teori hukum sesuai keahliannya. “Ahli tidak dalam rangka membenarkan atau menyalahkan terdakwa. Penilaian ada pada majelis,” kata hakim menutup perdebatan.

Sidang akan berlanjut dengan agenda menghadirkan dua saksi ahli lainnya sebelum masuk pada pemeriksaan saksi fakta.

Tags

Artikel Terkait

Terkini