Kuasa Hukum Nikita Mirzani Hadirkan Saksi Ahli Perdata, Bahas Asas Konsensualisme

- Kamis, 25/09/2025

Jakarta, 25 September 2025 – Sidang lanjutan kasus yang melibatkan artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (25/9/2025). Dalam agenda pembuktian, pihak kuasa hukum Nikita Mirzani menghadirkan seorang saksi ahli perdata bernama Subani untuk memberikan keterangan.

Sebelum dimulainya pemeriksaan, Majelis Hakim mengingatkan dan menyumpah saksi ahli untuk memberikan penjelasan yang secukupnya dan membatasi keahliannya sesuai dengan bidang yang diajukan.

"Saudara sudah menyatakan tentang keahliannya di bidang hukum (perdata) materil ya. Manakala ada pertanyaan (hukum perdata) formil dan saudara mengerti, saudara harus menolaknya untuk menjawab. Karena saudara dalam hal ini akan memberikan pendapat tentang keahlian di bidang hukum perdata materil," tegas Majelis Hakim kepada saksi ahli.

Bedah Asas Hukum dan Konsensualisme

Kuasa hukum Nikita Mirzani kemudian memulai pertanyaan mereka dengan menyinggung soal asas hukum, yang dijawab oleh Ahli Subani bahwa asas hukum merupakan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi atau menjiwai semua norma-norma hukum dalam suatu undang-undang atau sistem hukum, dan tidak akan ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan doktrin atau pendapat para ahli.

Ahli Subani juga menjelaskan bahwa secara hierarkis, asas hukum berada di tingkatan yang lebih tinggi daripada hukum positif (ius constitutum), sebab ilmu hukum memiliki tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Asas hukum sendiri masuk dalam objek kajian teori hukum, yang lapisannya lebih tinggi dari dogmatik hukum (hukum positif).

Pembahasan kemudian mengerucut pada asas-asas hukum dalam bidang perjanjian, khususnya asas konsensualisme.

"Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualisme. Jadi dia harus tunduk pada asas itu. Tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan yang dimenangkan adalah asas hukum," jelas Ahli Subani.

Asas konsensualisme ini, menurut Ahli, dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 1320 angka pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengacu pada unsur "kesepakatan" (konsensus) sebagai syarat sahnya perjanjian, dan tidak harus selalu tertulis.

Kapan Kesepakatan Terjadi?

Menanggapi pertanyaan kapan saat terjadinya kesepakatan atau konsensus yang melahirkan sebuah perjanjian, Ahli Subani menjelaskan bahwa sepanjang tidak terjadi sengketa, maka tidak ada masalah. Namun, jika dipermasalahkan, terdapat tiga teori yang dapat digunakan, meskipun teori kehendak (wills theory) sudah jarang dipakai.

Dua teori yang masih sering digunakan adalah Teori Pernyataan (declaris theory) dan Teori Kepercayaan (verppen theory).

"Teori pernyataan itu kesepakatan terjadi apa yang dinyatakan. Teori yang satu lagi (Teori Kepercayaan) dikatakan bahwa apa yang diucapkan dan menurut pikiran normal yang pantas menurut banyak orang, itulah yang dikehendaki," pungkas Ahli Subani, mengakhiri sesi tanya jawab.

Tags

Artikel Terkait

Terkini