Sidang Perdana Gugat Perdata Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys: Tim Hukum Ungkap Nilai Kerugian Capai Rp244 Miliar

- Rabu, 08/10/2025

Jakarta, 8 Oktober 2025 — Tim kuasa hukum Nikita Mirzani menjalani sidang perdana gugatan perdata melawan dr. Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Sidang yang digelar sekitar pukul 14.00 WIB itu membahas sejumlah hal penting, termasuk legal standing para kuasa hukum, keabsahan kartu advokat, serta berita acara sumpah advokat.

Kuasa hukum Nikita, dalam keterangannya kepada awak media, menyampaikan bahwa sidang perdana tersebut berjalan lancar meski sempat mengalami penundaan sejak pagi. “Tadi dilakukan pemeriksaan terkait surat kuasa, kartu advokat, serta berita acara sumpah masing-masing pihak—baik penggugat maupun tergugat,” ujar salah satu anggota tim hukum di lokasi.

Majelis hakim juga menyoroti ketidakhadiran turut tergugat tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan hukum acara perdata, hakim memutuskan akan melakukan pemanggilan resmi ulang.

“Kalau dua kali panggilan sah tidak dihadiri tanpa alasan, maka hakim bisa menilai pihak tersebut telah melepaskan haknya dalam proses hukum,” jelas kuasa hukum.

Pihak turut tergugat dalam perkara ini disebut merupakan PT Bumi Parama Wisesa, perusahaan yang diduga terkait transaksi antara pihak Nikita Mirzani dengan tergugat. Penarikan PT tersebut dinilai penting untuk melengkapi formalitas gugatan.

“Kalau tidak ditarik, formalitas gugatan bisa cacat. Karena perusahaan itu memiliki hubungan langsung dengan transaksi yang disengketakan,” ujar tim kuasa hukum.

Terkait substansi gugatan, pihak Nikita Mirzani menuntut ganti rugi dengan total nilai mencapai Rp244 miliar, yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp4 miliar, kerugian akibat kelalaian Rp40 miliar, dan kerugian immateriil Rp200 miliar.

“Totalnya sekitar Rp244 miliar. Nilai ini sesuai dengan kerugian nyata dan dampak yang dialami klien kami,” kata pengacara Andi.

Kuasa hukum menjelaskan, gugatan perdata ini diajukan karena adanya dugaan pembatalan sepihak perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak. “Ketika perjanjian disepakati, maka berlaku seperti undang-undang. Kalau dibatalkan sepihak, itu sudah termasuk perbuatan melawan hukum,” tegasnya, mengutip Pasal 1338 KUH Perdata.

Selain itu, pihak Nikita juga menyoroti dugaan adanya rekaman tanpa izin dan bujuk rayu yang berujung pada laporan pidana terhadap klien mereka.

“Itu bisa masuk ranah pidana karena melanggar Pasal 31 Ayat 1 UU ITE. Tapi di sisi perdata, itu juga bentuk penipuan karena dilakukan dengan niat tidak baik sejak awal,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum juga mengonfirmasi bahwa KPK sempat mengirimkan surat panggilan kepada Nikita Mirzani terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi.

“Benar, surat itu diterima minggu lalu. Kami sudah datang ke KPK dan menyerahkan lima sampai enam dokumen pendukung yang diminta. Semua sudah diserahkan untuk ditelaah,” ujar kuasa hukum menegaskan.

Pemeriksaan terhadap Nikita oleh KPK belum dijadwalkan, namun tim hukum menyatakan siap memberikan klarifikasi jika diperlukan.

“Kami menunggu tindak lanjut dari KPK. Semua proses kami hormati dan jalani sesuai hukum,” tambahnya.

Sementara itu, menghadapi proses hukum baik pidana maupun perdata, tim hukum menegaskan bahwa Nikita Mirzani siap dan yakin akan bebas dari segala tuduhan.

“Nikita merasa tidak bersalah dan kami yakin berdasarkan bukti dan saksi ahli bahwa dia harus bebas. Apa pun tuntutannya nanti, kami hadapi dengan argumentasi hukum,” tegas tim kuasa hukum.

Sidang perdata ini akan dilanjutkan pada Rabu, 22 Oktober 2025, dengan agenda pemanggilan ulang turut tergugat dan penunjukan mediator sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 junto KMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik.

Tags

Artikel Terkait

Terkini