Krisis Politik Peru Memuncak: Presiden Dina Boluarte Digulingkan, Rakyat Kehilangan Kepercayaan pada Pemerintah

- Minggu, 12/10/2025
 Krisis Politik Peru Memuncak: Presiden Dina Boluarte Digulingkan, Rakyat Kehilangan Kepercayaan pada Pemerintah
Presiden Dina Boluarte, presiden ketujuh dalam sembilan tahun terakhir, resmi dilengserkan dari jabatannya

Lima — Krisis politik di Peru kembali memanas setelah  . Presiden Dina Boluarte, presiden ketujuh dalam sembilan tahun terakhir, resmi dilengserkan dari jabatannya Dengan tingkat kepercayaan publik di bawah 3 persen, Boluarte meninggalkan jabatan dalam suasana politik yang kian terpecah, penuh ketidakpastian, dan diwarnai kemarahan rakyat terhadap elit penguasa.

Kehidupan Sehari-hari di Tengah Krisis

Di depan gedung Kongres di ibu kota Lima, suasana tampak seperti hari biasa, namun bagi warga, kekacauan politik sudah menjadi bagian dari rutinitas.

“Rasanya tidak ada yang berubah. Setiap tahun ada presiden baru, tapi hidup kami tetap sama,” ujar Magda Pis, pedagang kecil yang membuka warung di depan kompleks Kongres. Ia mengaku lebih khawatir tokonya dirampok ketimbang pergantian presiden.

“Saya merasa tidak berdaya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Masa depan hanya mungkin kalau semuanya berubah total,” tambahnya dengan nada pasrah.

Ketidakpercayaan Publik yang Mencapai Titik Terendah

Survei terbaru menunjukkan hanya 2 persen warga Peru yang masih mempercayai Kongres — angka terendah sepanjang sejarah negara itu. Banyak warga menggambarkan para pejabat sebagai “pencuri bersetelan jas.”

“Para tikus itu pelanggan tetap saya,” ujar Jeron, warga 25 tahun yang tinggal di sekitar gedung parlemen. “Mereka makan di sini, tapi mereka semua pencuri. Kita hidup di negara tanpa hukum, tanpa keamanan. Saya kecewa.”

Dina Boluarte Terjerat 29 Kasus Hukum

Selama hampir tiga tahun menjabat, Dina Boluarte menghadapi 29 penyelidikan kriminal, mulai dari dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran HAM terkait aksi penindasan demonstrasi yang menewaskan puluhan warga.

Penggantinya, José Heri, 38 tahun, juga tidak lepas dari kontroversi. Ia saat ini sedang diselidiki atas tuduhan korupsi, pelecehan seksual, dan pengayaan ilegal, menimbulkan keraguan bahwa pergantian kepemimpinan ini akan membawa perubahan berarti.

Kongres Diduga Lindungi Elit Politik

Banyak pengamat menilai pergantian presiden ini hanyalah rotasi di antara elit politik yang saling melindungi.

“Telah terjadi kesepakatan bawah tangan untuk memperlambat perang melawan korupsi,” kata seorang pakar hukum di Lima. “Arsitektur hukum yang dulu memungkinkan pejabat tinggi diselidiki kini telah dihancurkan.”

Diperkirakan 80 persen politisi di Peru saat ini sedang menghadapi proses hukum. Selama dua tahun terakhir, Kongres disebut menolak tujuh mosi pemakzulan terhadap Boluarte, diduga demi menjaga kepentingan bersama.

Menuju Pemilu 2026, Tapi Rakyat Ingin Perubahan Sekarang

Pemilu umum dijadwalkan berlangsung enam bulan lagi, pada April 2026, namun gelombang ketidakpuasan publik terus meningkat.

Banyak warga menilai partai-partai yang kini menjauh dari Boluarte adalah pihak yang sama yang dulu melindunginya dari pemakzulan. Mereka menuduh para politisi mencoba “mencuci tangan” menjelang pemilu dengan tampil seolah sebagai penyelamat bangsa.

Di jalan-jalan Lima, protes mulai kembali muncul. Para demonstran menyerukan pembubaran Kongres dan pemilu dipercepat.

“Cukup sudah. Tidak hanya presidennya yang harus pergi, para anggota parlemen juga!” teriak salah satu pengunjuk rasa di Plaza San Martín.

Potret Negara dalam Ketidakstabilan

Sejak 2016, Peru telah memiliki tujuh presiden dan puluhan skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Krisis kepercayaan publik kini mencapai puncaknya, sementara rakyat merasa tidak ada lagi institusi yang bisa dipercaya.

Sebagaimana disampaikan seorang warga:

“Kami bukan lagi menunggu presiden baru — kami menunggu sistem yang benar-benar baru.”( Al Jazeera)

Tags

Artikel Terkait

Terkini