Deolipa Yumara Ajukan PK untuk Jenderal (Purn) Adam Damiri, Sebut Banyak Kekeliruan Hakim dalam Kasus Asabri

- Kamis, 16/10/2025

Jakarta, 16 Oktober 2025 — Pengacara Deolipa Yumara resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat atas nama kliennya, Jenderal Purnawirawan Adam Rahmad Damiri, yang tengah menjalani hukuman dalam kasus korupsi Asabri.

Dalam keterangannya kepada awak media, Deolipa menjelaskan bahwa permohonan PK ini diajukan karena pihaknya menemukan enam bukti baru (novum) yang diyakini dapat membuktikan ketidakbersalahan Adam Damiri dalam perkara yang telah memvonisnya hingga 16 tahun penjara.

“Kami sudah mendaftarkan permohonan PK hari ini di PN Tipikor Jakarta Pusat. Ada banyak kekeliruan dalam putusan hakim sebelumnya. Setelah kami telaah, ditemukan bukti-bukti baru yang memperkuat bahwa Pak Adam tidak bersalah,” ujar Deolipa Yumara.

Veteran Perang Seroja yang Disebut Tak Pernah Terima Uang Asabri

Deolipa menegaskan, Adam Damiri merupakan veteran perang Seroja di Timor-Timur, yang telah mengabdi sejak muda hingga pensiun dengan kehormatan dari TNI. Ia menilai tidak ada dasar kuat bagi hakim untuk menjatuhkan vonis berat kepada sosok yang disebutnya pahlawan nasional hidup.

“Beliau berjuang di Timor-Timur untuk NKRI. Tidak ada bukti bahwa beliau menerima uang dari Asabri. Bahkan, masa kerjanya di Asabri hanya sampai 2015, sementara perkara yang dituduhkan terjadi pada 2016 sampai 2020 — saat beliau sudah pensiun,” terang Deolipa.

Enam Bukti Baru Diajukan

Dalam permohonan PK tersebut, tim kuasa hukum menyertakan enam novum yang meliputi:

1. Neraca keuangan dan laporan audit terbaru dari BPK,

2. Dokumen RUPS dan mutasi keuangan,

3. Analisis kesalahan penilaian hakim dalam putusan,

4. Keterangan saksi ahli yang sebelumnya tidak dipertimbangkan,

5. Surat keterangan masa jabatan resmi dari Asabri,

6. Dokumen pembuktian asal-usul uang pribadi Adam Damiri yang dijadikan uang pengganti oleh pengadilan.

Menurut Deolipa, majelis hakim sebelumnya keliru menilai sumber dana yang disebut “uang pengganti”, padahal uang tersebut berasal dari hasil usaha pribadi kliennya, bukan dari hasil tindak pidana korupsi.

“Majelis memutus uang pengganti diambil dari uang pribadi beliau. Ini keliru. Harusnya kalau tidak ada uang korupsi, tidak ada uang pengganti,” tegas Deolipa.

Proses Hukum dan Harapan di PK

Adam Damiri sebelumnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Hukuman itu kemudian berubah menjadi 15 tahun di tingkat banding, dan 16 tahun dalam putusan kasasi Mahkamah Agung.

Melalui PK ini, Deolipa berharap Mahkamah Agung dapat menilai ulang fakta-fakta hukum, serta mempertimbangkan jasa besar kliennya kepada negara.

“Usia beliau sudah 76 tahun. Ini bukan soal membela orang bersalah, tapi menegakkan keadilan bagi seorang veteran perang yang seharusnya dihormati,” ujar Deolipa.

Latar Belakang dan Upaya Lanjutan

Selain mengupayakan PK, tim kuasa hukum juga berencana mengajukan permohonan ke instansi terkait agar hak pensiun Adam Damiri yang disebut belum dibayarkan oleh negara dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami akan mengupayakan juga agar hak-hak beliau sebagai purnawirawan dikembalikan. Negara seharusnya tidak menutup mata terhadap jasa seorang prajurit yang telah mengabdi demi merah putih,” tutup Deolipa.

Tags

Artikel Terkait

Terkini