Kuasa Hukum Nikita Mirzani Bacakan Pledoi: Tegaskan Unsur “Kesengajaan” dalam Kasus ITE Harus Ditafsir Secara Hukum Pidana

- Kamis, 16/10/2025

Jakarta, 16 Oktober 2025 — Sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan nota pembelaan (pledoi)dari pihak kuasa hukum Nikita.

Dalam pledoinya, tim pengacara Nikita Mirzani menyoroti secara mendalam makna unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” yang tercantum dalam pasal yang disangkakan. Menurut kuasa hukum, unsur-unsur tersebut harus ditafsirkan secara hati-hati berdasarkan doktrin hukum pidana, bukan sekadar tafsir umum.

Penjelasan Unsur “Kesengajaan”

Pengacara menjelaskan, mengacu pada pendapat ahli hukum pidana Prof. Remel Pak, istilah berkehendak lebih dapat dimaknai sebagai bentuk keinginan atau harapan kuat untuk melakukan suatu tindakan.

“Makna mengetahui atau sadar berarti memahami dan menyadari konsekuensi perbuatan yang dilakukan. Dalam kesengajaan terkandung unsur kehendak dan pengetahuan,” jelas kuasa hukum di hadapan majelis hakim.

Pihak pembela menilai, setiap tindakan yang dikategorikan “sengaja” harus dibuktikan adanya kesadaran dan tujuan tertentu. Tanpa unsur itu, maka tidak dapat dikatakan bahwa seseorang dengan sadar melanggar hukum.

Unsur “Tanpa Hak” dan Tafsir Hukum

Lebih lanjut, tim hukum Nikita menegaskan bahwa unsur tanpa hak merupakan rumusan sifat melawan hukum. Artinya, tindakan yang dilakukan harus benar-benar terbukti tanpa kewenangan atau melanggar hak orang lain.

“Dalam disiplin hukum pidana, sebuah undang-undang harus ditafsirkan oleh undang-undang itu sendiri, tidak boleh dimaknai berbeda dari yang telah diatur,” papar pengacara.

Menurut pembela, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, tidak memberikan penjelasan resmi mengenai istilah “dengan sengaja”. Karena itu, majelis hakim wajib menggali tafsirnya melalui doktrin ilmu hukum pidana serta kebutuhan praktik peradilan pidana di Indonesia.

Penjabaran Unsur Perbuatan

Dalam pledoi, kuasa hukum juga menguraikan definisi perbuatan yang diatur dalam UU ITE:

• Mendistribusikan, berarti mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem elektronik.

• Mentransmisikan, berarti mengirimkan informasi kepada satu pihak lain.

• Informasi elektronik, mencakup data digital seperti tulisan, suara, gambar, simbol, kode akses, hingga rekaman digital yang dapat dipahami manusia.

• Dokumen elektronik, mencakup setiap informasi digital yang dikirim, diterima, disimpan, atau ditampilkan melalui perangkat elektronik.

Langkah Hukum Selanjutnya

Sidang pledoi Nikita Mirzani ini menjadi tahap penting sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat selebritas tersebut.

Usai pembacaan pledoi, majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum (replik). Putusan perkara ini diperkirakan akan dibacakan dalam waktu dekat.

Tags

Artikel Terkait

Terkini