Jakarta, 6 November – Sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, mantan Direktur Utama PT ASABRI (Persero), digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 6 November (tahun yang relevan berdasarkan tanggal di akhir berita, yaitu 6/11).
Kuasa hukum Pemohon PK, Deolipa Yumara, menyampaikan keberatan tegas terhadap dakwaan terkait sejumlah aliran dana yang diterima pihak-pihak lain. Deolipa secara konsisten membantah keterlibatan kliennya, Adam Rachmat Damiri, dengan alasan utama bahwa Pemohon PK telah purna tugas (pensiun) dari PT ASABRI sebelum periode waktu terjadinya sebagian besar aliran dana yang dipermasalahkan.
Poin Utama Bantahan Terkait Aliran Dana
Dalam pembelaannya, Deolipa Yumara menguraikan sejumlah bantahan spesifik terkait aliran dana yang dinilai tidak terkait dengan Adam Rachmat Damiri:
Aliran Dana ke Baktian Edi (Rp200 Juta, Rp26 Juta, dan Rp227 Juta): Pemohon PK (Adam Damiri) sangat keberatan dikaitkan dengan aliran dana yang diterima Baktian Edi, karena pada 28 Maret 2016, Pemohon PK sudah purna tugas dari PT ASABRI dan mendapatkan penghargaan diberhentikan dengan hormat. Pihak kuasa hukum juga mempertanyakan mengapa pemberi dana, Suterio Alwan Anis, tidak dijadikan tersangka jika memang ada kaitan.
Aliran Dana ke Almarhum Ilham Wardhana Bilang Sediq (Rp238,8 Miliar melalui PT Trikora Capital dan PT Dana Kapital): Bantahan ini didasarkan pada fakta bahwa penempatan saham tersebut bukan pada masa kepemimpinan Pemohon PK, karena Pemohon PK sudah purna tugas dari PT ASABRI.
Terkait Reksa Dana Milenium Ben SP (Rp200 Miliar) dan Aliran Dana Rp140 Juta:Penempatan saham dan aliran dana tersebut ditegaskan bukan pada masa kepemimpinan Pemohon PK.
Aliran Dana dari PT Parallel Hampan Bersaudara (Rp400 Juta) dan PT PSD ke Istri Ilham Wardhana Bilang Sediq (Rp765 Juta): Kuasa hukum menegaskan bahwa penempatan saham terkait perusahaan tersebut bukan pada masa kepemimpinan Pemohon PK.
Aliran Dana dari PT PSP (Rp300 Juta) dan ke PT Fases Prabuin Prestama (Rp106,2 Juta) serta Rekening Mandiri (Rp200 Juta): Semua aliran dana ini diklaim terjadi setelah Pemohon PK purna tugas. Mengenai dana Rp300 juta (tanggal 22 Juni 2015), diklaim tidak ada dalam laporan audit BPK 2015 dan menjadi tanggung jawab manajemen investasi, bukan Pemohon PK.
Aliran Dana dari PT Cipta Dana Aset Manajemen (Rp514 Juta): Aliran dana yang bertahap hingga Januari 2017 ini juga dibantah karena Pemohon PK telah purna tugas/pensiun (periode November 2013 hingga Januari 2017).
Biaya Perjalanan Luar Negeri dari PT Principal Aset Manajemen: Biaya perjalanan ke Inggris (2013) dan Sydney (2016) dibantah karena periode tersebut diyakini terjadi setelah Pemohon PK purna tugas atau sudah tidak menjabat direktur utama saat transaksi terjadi.
Aliran Dana ke Setianto (Rp873 Juta) dan Gusti Putu Ngurah Mayun (Rp18 Juta): Deolipa menyebut aliran dana (periode 2017-2018) ini terjadi saat Adam Damiri sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama dan tanggung jawab telah beralih ke Direktur Utama berikutnya (Toni Widjaya). Pemohon PK bahkan menyatakan tidak mengenal Gusti Putu Ngurah Mayun.
Aliran Dana ke Benny Tjokrosaputro dan Jimmy Sutoko (Rp5,9 Triliun) serta Duta Pramono Sidi dan Mustami (Rp1,3 Triliun): Aliran dana ini, yang terjadi hingga tahun 2019, ditegaskan terjadi saat Pemohon PK sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama. Pemohon PK menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada kaitan dengan aliran dana ke Duta Pramono Sidi dan Mustami.
Kesimpulan Bantahan Deolipa: Inti dari pembelaan Pemohon PK adalah bahwa sebagian besar transaksi dan aliran dana yang menjadi dasar tuduhan kerugian negara terjadi pada periode setelahPemohon PK purna tugas (pensiun) dari PT ASABRI. Oleh karena itu, segala tanggung jawab dan kewenangan telah beralih sepenuhnya kepada Direktur Utama berikutnya, dan Pemohon PK terbukti tidak pernah memperkaya orang lain dari aliran dana tersebut.
Sidang perdana PK ini menjadi upaya hukum luar biasa bagi Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri untuk membuktikan ketidakbersalahannya setelah sebelumnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara di tingkat Kasasi.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid