KPK Tahan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Dana PEN dan Pengadaan Barang di Pemkab Situbondo

- Senin, 10/11/2025
Lima Tersangka Dugaan Korupsi Dana PEN ( Dok KPK )

Jakarta, 10  November 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Penetapan dan penahanan tersangka ini diumumkan langsung oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan Bupati Situbondo periode 2021–2025, Saudara KS, dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, Saudara EPJ. Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 31 Oktober 2025,” ujar Asep.

Lima Tersangka Pemberi Suap

Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menetapkan lima pihak swasta sebagai tersangka pemberi suap, yaitu:

1. ROS — Direktur CV Ronggo

2. AAR — Direktur CV Karunia

3. TG — Pemilik CV Citra Bangun Persada

4. MAS — Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari

5. AFB — Direktur PT Baja Karya Nusantara

Kelima tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 4 November hingga 23 November 2025 di Rutan KPK Cabang Merah Putih.

Modus dan Nilai Suap

Asep menjelaskan bahwa pada tahun 2021, Pemkab Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah melalui program PEN untuk pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pemukiman Rakyat (PUPP). Namun, penggunaan dana tersebut kemudian diganti dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN.

Dalam prosesnya, Bupati KS dan PPK EPJ diduga mengatur pemenangan proyek kepada rekanan tertentu dengan meminta “uang ijon” sebesar 10% dari nilai kontrak proyek kepada para pengusaha yang ingin memenangkan tender. Selain itu, EPJ juga meminta komitmen fee sebesar 7,5%, sehingga total pungutan mencapai 17,5% dari nilai proyek.

Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan bahwa KS dan EPJ menerima uang suap sebesar Rp4,21 miliar, dengan rincian:

• Dari ROS: Rp780,9 juta

• Dari TG: Rp1,6 miliar

• Dari AAR: Rp1,33 miliar

• Dari MAS dan AFB: Rp500 juta

Pasal yang Dikenakan

Atas perbuatannya, kelima tersangka sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dana PEN Disalahgunakan

Dana PEN sendiri merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan membantu daerah dalam menjaga likuiditas ekonomi dan mempercepat pemulihan pascapandemi COVID-19. Namun, menurut KPK, dana tersebut justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi oleh sejumlah oknum pejabat daerah.

“Ironisnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Situbondo malah dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Asep.

Komitmen KPK

KPK berharap kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh pemerintah daerah agar memperbaiki tata kelola keuangan publik. “Kami ingin perkara ini menjadi pemantik bagi Pemkab Situbondo dan daerah lain untuk meningkatkan transparansi serta integritas dalam pengelolaan dana publik,” ujar Asep.

KPK juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, aparat kepolisian, PPATK, BPK, BPKP, serta insan media yang turut berperan dalam mengawal pemberantasan korupsi.

“Kami berharap penanganan kasus ini memberikan efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi pejabat lain agar tidak tergoda melakukan korupsi,” tutup Asep Guntur Rahayu.

Tags

Artikel Terkait

Terkini