DPR SAHKAN RKUHAP MENJADI UNDANG-UNDANG, REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA RESMI DIMULAI

- Selasa, 18/11/2025
 DPR SAHKAN RKUHAP MENJADI UNDANG-UNDANG, REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA RESMI DIMULAI
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (18/11) Keputusan ini dikutip dari laporan TvOne dan menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penyusunan RKUHAP dilakukan melalui proses panjang hampir dua tahun, dengan mekanisme yang terbuka serta melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, pembaruan KUHAP yang telah berusia lebih dari 44 tahun merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan penegakan hukum modern.

“Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Jika tidak segera diselesaikan, maka persoalan-persoalan dalam hukum acara pidana yang sudah berlaku puluhan tahun tentu tidak akan teratasi,” ujar Puan dalam rapat paripurna.

Undang-undang KUHAP versi terbaru ini membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Beberapa poin pembaruan yang disorot antara lain:

• Penguatan hak tersangka dan korban

• Pendefinisian ulang kewenangan aparat penegak hukum

• Perlindungan terhadap kelompok rentan

• Modernisasi proses peradilan, termasuk penggunaan teknologi hukum untuk transparansi dan efisiensi

Komisi III DPR juga menekankan bahwa pembaruan tersebut merupakan hasil kajian luas yang melibatkan para ahli, elemen masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor hukum.

Dengan disahkannya RKUHAP menjadi undang-undang, DPR menegaskan komitmennya terhadap pembaruan menyeluruh hukum acara pidana, agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Tags

Artikel Terkait

Terkini