Jakarta, 24 November 2025 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), resmi menutup pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali (PK)yang diajukan Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri. Sidang penutup yang digelar pada Senin (24/11) ini dihadiri pemohon beserta tim kuasa hukum yang dipimpin Deolipa Yumara.
Agenda persidangan tunggal hari itu adalah penandatanganan Berita Acara Persidangan (BAP)ketiga sidang sebelumnya. Setelah seluruh pihak menandatangani dokumen, majelis hakim menyatakan bahwa tahapan pemeriksaan PK telah selesai.
“Dengan telah ditandatanganinya berita acara persidangan, maka pemeriksaan permohonan PK sudah selesai. Selanjutnya, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat pendapat apakah permohonan ini memenuhi syarat atau tidak,” ujar ketua majelis saat menutup agenda.
Majelis menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara PK hanya berwenang memeriksa syarat formil, bukan menilai materi bukti yang diajukan pemohon.
“Kami tidak menilai bukti material, baik dokumen maupun keterangan ahli. Itu kewenangan Mahkamah Agung. Kami hanya memeriksa apakah syarat formil PK terpenuhi. Bila memenuhi syarat, berkas akan segera kami kirim ke MA,” jelas majelis.
Pada sesi akhir, kuasa hukum pemohon sempat menyampaikan catatan terkait perbedaan nomor hukum antara berkas yang dimiliki pemohon dan yang diajukan jaksa. Namun majelis menegaskan hal tersebut akan dibahas dalam musyawarah.
“Setelah penuntut umum menyampaikan pendapatnya, kami diberi waktu 30 hari untuk mencermati seluruh berkas. Berikan kesempatan kepada kami untuk menelaah dengan saksama, percayakan kepada kami,” ujar hakim.
Majelis Hakim Sampaikan Imbauan Antikorupsi
Menjelang penutupan sidang, majelis hakim memberikan imbauan penting kepada seluruh pihak, khususnya yang beraktivitas di lingkungan Pengadilan Tipikor.
“Tolong bantu kami untuk berperilaku bersih dengan tidak menghubungi hakim, panitera, panitera pengganti, atau aparatur pengadilan untuk memberi tip, suap, atau bentuk gratifikasi apa pun. Jika menemukan ada pihak yang meminta sesuatu mengatasnamakan pejabat pengadilan, mohon dilaporkan ke KPK, Pengadilan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tipikor,” tegas majelis.
Sidang Resmi Ditutup
Setelah seluruh agenda rampung, majelis hakim menyatakan:
“Persidangan perkara permohonan atas nama pemohon Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri dinyatakan ditutup.”
Kuasa hukum Deolipa Yumara beserta tim terlihat mendampingi Adam Rachmat Damiri selama proses administrasi sidang penutup tersebut.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid