Jakarta — Pengacara Deolipa Yumara resmi mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Advokat, khususnya mengenai kewajiban penyelenggaraan sidang kode etik sebelum penjatuhan sanksi. Langkah ini disampaikan usai mendampingi Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri dalam sidang penandatanganan berita acara PK di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (24/11).
Surat Pembukuan Baru Diperoleh Setelah Dikejar Kuasa Hukum
Deolipa menjelaskan bahwa salah satu dasar permohonan ke MK adalah surat pembukuan terkait sumpah advokat Firdaus Oiwobo yang sempat “tersendat” dan tidak pernah sampai ke pihaknya.
Menurutnya, Pengadilan Tinggi sebelumnya hanya menyebarkan informasi melalui media dan online, namun tidak mengirimkan dokumen resmi kepada pihak berkepentingan.
“Studi hukumnya Pak Firdaus bertanya-tanya kenapa surat tidak pernah sampai. Akhirnya kami yang mengejar langsung ke Pengadilan Tinggi,” ujar Deolipa.
Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Tinggi Banten akhirnya memberikan surat pembukuan asli pada Jumat pekan lalu—dokumen penting yang kini menjadi bagian dari legal standingpermohonan uji materiil di MK.
MK Mengakui Pembukuan: Menjadi Bukti Penting
Deolipa juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan pembukuantersebut.
“Dengan pengakuan MK, berarti semua pihak mengakui bahwa ada pembukuan terhadap Firdaus Oiwobo mengenai berita acara sumpahnya. Ini penting,” katanya.
Menurut Deolipa, pengakuan ini menguatkan argumentasinya bahwa ada penumpuan (pencopotan toga) yang dilakukan tanpa prosedur etik yang benar.
Tidak Ada Sidang Etik: Inti Permohonan Uji Materiil
Deolipa menyebut bahwa Undang-Undang Advokat mewajibkan setiap Dewan Kehormatan untuk menggelar sidang kode etik sebelum menjatuhkan sanksi. Namun dalam kasus Firdaus Oiwobo, sidang tersebut tidak pernah digelar.
“Ini yang kami bawa ke MK. Pasal itu wajib mengadakan sidang etik, tapi kenyataannya tidak dijalankan. Itu pelanggaran,” tegasnya.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara norma dan pelaksanaan itulah yang membuat pihaknya mengajukan negasi terhadap pasal 7 dan 8 UU Advokat, agar tidak lagi bisa ditafsirkan sewenang-wenang oleh lembaga terkait.
Diajukan Usai Sidang Berkas PK Adam Damiri
Keterangan Deolipa diberikan setelah menghadiri sidang tanda tangan berkas PK Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri. Dalam kesempatan yang sama, Firdaus Oiwobo—yang turut hadir—juga menyinggung keterlambatan dokumen dan minimnya proses etik terhadap dirinya.
Permohonan uji materiil kini tengah dipersiapkan lengkap dengan bukti administrasi, termasuk dokumen asli pembukuan yang baru diterima minggu lalu.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid