Jakarta, Senin 24 November 2025 — Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menggelar konferensi pers untuk menyampaikan perkembangan terbaru kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dalam pemaparannya, Asep memberikan gambaran lengkap mengenai proses penyidikan yang terus berjalan, termasuk penahanan sejumlah pihak yang diduga terlibat.
Asep Guntur Rahayu membuka konferensi pers dengan menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang tanpa lelah memantau dan mengawal upaya pemberantasan korupsi, baik dalam aspek pencegahan maupun pendidikan publik. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga setiap penggunaan anggaran harus memberikan dampak nyata bagi rakyat.
Namun, Asep menyoroti adanya penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan RSUD tersebut. Di banyak wilayah Indonesia, fasilitas kesehatan masih jauh dari standar ideal, sehingga praktik korupsi dalam pembangunan rumah sakit adalah tindakan yang merampas hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
KPK menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan adalah bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto melalui Quick Win, yang bertujuan mempercepat pelayanan kesehatan di berbagai daerah, khususnya kawasan timur. Karena itu, KPK memastikan akan mengawal penuh pelaksanaan program tersebut agar berjalan tanpa praktik korupsi.
“Korupsi di sektor kesehatan bukan hanya tindakan melanggar hukum, tetapi juga mencederai keselamatan masyarakat. Filosofi tim nasional Brasil mengatakan bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang; demikian juga pencegahan terbaik adalah penindakan. Tindakan tegas KPK adalah shock effect bagi mereka yang mencoba bermain-main dengan anggaran kesehatan,” ujar Asep Guntur Rahayu.
Kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur bermula dari operasi penangkapan pada Agustus 2025. Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka, yaitu:
• A.B.Z., anggota Pokja Pemilihan 2024–2029
• A.L.H., Penanggung jawab proyek dari Kemenkes
• A.G.D., PPK pembangunan RSUD
• D.K., pihak swasta dari PT PCP
• A.R., pihak swasta dari KSO PT PCP
Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kini menetapkan tiga tersangka baru, yaitu:
1. Y.S.N., ASN Badan Pengadaan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara
2. H.P., ASN Kementerian Kesehatan
3. A.G., Direktur Utama PT GSI
“Tentu saja proses ini belum selesai. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum akan terus bekerja untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai hukum,” tegas Asep.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid