Banyaknya Organisasi Advokat Dinilai Picu Kekacauan, Deolipa Minta MK Beri Batasan Jelas

- Selasa, 02/12/2025

Jakarta, 2 Desember 2025 — Sidang perkara nomor 217 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat berlangsung dinamis ketika dua advokat, Deolipa Yumara dan Firdaus Ouwobo, hadir memberikan penjelasan terkait perbaikan permohonan yang sebelumnya diminta oleh majelis hakim.

Persidangan dibuka secara resmi oleh majelis hakim. Dalam penyampaian pokok perbaikan permohonan, Deolipa Yumara menyoroti berbagai persoalan yang menurutnya sangat mendesak untuk dibenahi dalam dunia advokat Indonesia.

“Sekarang ini sudah banyak sekali organisasi advokat, lebih dari 50. Kami sebagai advokat saja bingung, mana yang sebenarnya paling pas,” ujar Deolipa di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, jumlah organisasi advokat yang tidak terkendali telah memicu berbagai ketidakteraturan, seperti:

• Standar ujian advokat yang berbeda-beda

• Kode etik advokat yang tidak seragam

• Kemudahan advokat berpindah organisasi tanpa aturan yang ketat

Kondisi tersebut, kata Deolipa, menjadi dasar pihaknya mengajukan permohonan agar lembaga peradilan memberikan batasan serta pedoman lebih jelas mengenai tata kelola profesi advokat.

Harapan Standarisasi Profesi

Deolipa menegaskan, tujuan upaya ini bukan membatasi kebebasan berorganisasi, melainkan menjaga marwah dan profesionalitas advokat.

“Harapannya, advokat ke depan lebih bermartabat, lebih tertib proses penerimaannya, dan lebih jelas standar etiknya,” ujarnya.

Majelis hakim pun mencatat poin-poin tersebut dan meminta pemohon tetap fokus pada perbaikan yang relevan sesuai arahan persidangan sebelumnya.

Firdaus Ouwobo Turut Menambahkan Pandangan

Dalam kesempatan yang sama, Firdaus Ouwobo menyampaikan tambahan singkat bahwa kondisi peradvokatan saat ini perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, sidang ini membuka ruang penting untuk memperjelas sistem profesi hukum di Indonesia.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen perbaikan permohonan dari pihak pemohon kepada majelis hakim sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Persidangan dijadwalkan berlanjut pada waktu berikutnya setelah majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan dokumen perbaikan yang telah disampaikan. 

Tags

Artikel Terkait

Terkini