Gedung Putih Klaim AS Lebih Aman Usai Operasi di Venezuela, DPR Terbelah Soal Legalitas

- Sabtu, 03/01/2026
Gedung Putih Klaim AS Lebih Aman Usai Operasi di Venezuela, DPR Terbelah Soal Legalitas
Dok Fox News

Washington — Pemerintah Amerika Serikat mengklaim keamanan nasional AS meningkat setelah operasi yang dilakukan di Caracas, Venezuela, menuai beragam reaksi di Kongres. Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan mentoleransi campur tangan negara lain dalam kepentingan Amerika, termasuk dari Rusia, China, dan Kuba.

Anggota DPR dari Partai Republik asal Carolina Selatan, Sheri Biggs, yang duduk di Komite Keamanan Dalam Negeri dan Hubungan Luar Negeri DPR AS, menyatakan operasi tersebut menunjukkan komitmen Presiden Trump dalam melindungi warga Amerika.

“Saya yakin Amerika Serikat jauh lebih aman sekarang. Presiden Trump telah lama mengatakan bahwa jika warga Amerika disakiti, akan ada konsekuensi. Apa yang terjadi semalam membuktikan bahwa ia menepati janjinya,” ujar Biggs dalam wawancara dari Gedung Putih.

Menurut Biggs, operasi itu dilakukan secara presisi oleh pasukan AS tanpa menimbulkan korban jiwa. Ia juga memuji keputusan Presiden Trump yang tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya demi menjaga keselamatan pasukan.

Namun, langkah tersebut menuai kritik keras dari kubu Demokrat. Anggota DPR Melanie Stansburydari New Mexico menilai operasi militer AS di Venezuela ilegal karena tidak mendapatkan persetujuan Kongres.

“Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan perang atau melakukan operasi militer berskala besar tanpa persetujuan Kongres. Kongres harus segera bertindak untuk membatasi kekuasaan ini,” kata Stansbury dalam pernyataannya.

Menanggapi kritik tersebut, Biggs menegaskan bahwa Presiden bertindak sesuai kewenangan hukum yang dimilikinya. Ia juga menyebut bahwa Kongres akan menerima pengarahan resmi dalam waktu dekat terkait operasi tersebut.

Biggs menambahkan bahwa operasi di Venezuela tidak sepenuhnya bersifat militer, melainkan lebih kepada penegakan hukum. Ia menyoroti status Nicolas Maduro yang telah didakwa di Amerika Serikat dan memiliki hadiah penangkapan senilai 50 juta dolar AS.

“Ini tentang supremasi hukum dan akuntabilitas. Maduro adalah kriminal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Biggs.

Pernyataan tersebut sejalan dengan komentar Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang menyebut tindakan tersebut bukan upaya perubahan rezim, melainkan penegakan keadilan terhadap pemimpin yang dituduh memimpin jaringan narkoterorisme dan bertanggung jawab atas kematian warga Amerika.

Sementara itu, Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil peran sementara dalam mengelola situasi di Venezuela. Pernyataan ini diperkirakan akan terus memicu perdebatan politik di dalam negeri AS serta reaksi internasional dalam waktu mendatang.( Fox News )

Tags

Artikel Terkait

Terkini