KPK Tangkap Bupati Cilacap dalam OTT Dugaan Pemerasan THR, Uang Rp610 Juta Diamankan

- Sabtu, 14/03/2026
KPK

lKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Bupati Cilacap AUL dan Sekretaris Daerah SAD sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perkara ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya permintaan uang kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Cilacap.

Menurut KPK, Bupati diduga memerintahkan Sekda untuk mengumpulkan dana dari perangkat daerah dengan dalih kebutuhan tunjangan hari raya (THR) bagi pihak internal dan eksternal. Dana tersebut rencananya akan diberikan kepada unsur Forkopimda serta untuk kepentingan pribadi.

“Untuk kebutuhan eksternal diperkirakan sekitar Rp515 juta, sementara untuk kebutuhan pribadi direncanakan sekitar Rp750 juta,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Modus Pengumpulan Uang

Pengumpulan dana dilakukan melalui sejumlah pejabat daerah, termasuk para asisten bupati. Mereka kemudian meminta setoran dari masing-masing dinas, rumah sakit daerah, hingga puskesmas.

KPK mencatat terdapat sekitar 25 perangkat daerah, dua rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas di wilayah tersebut yang dimintai kontribusi. Besaran setoran bervariasi, awalnya dipatok antara Rp75 juta hingga Rp100 juta per perangkat daerah.

Namun dalam praktiknya, jumlah setoran berbeda-beda, bahkan ada yang hanya menyetor sekitar Rp3 juta. Hingga menjelang tenggat pada 13 Maret 2026, dana yang berhasil terkumpul mencapai sekitar Rp610 juta.

OTT dan Barang Bukti

Tim KPK kemudian melakukan operasi senyap pada 13 Maret 2026 dan mengamankan 27 orang di wilayah Cilacap. Setelah pemeriksaan awal di Polres Banyumas, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Selain para pejabat daerah, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai Rp610 juta. Sebagian uang tersebut bahkan sudah dikemas dalam tas hadiah (goodie bag) yang diduga akan dibagikan kepada pihak eksternal.

“Sebagian uang sudah dibungkus dalam goodie bag yang disimpan di rumah salah satu pihak yang mengoordinasikan pengumpulan dana,” ujar Asep.

Dua Tersangka Ditahan

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua tersangka utama, yakni Bupati dan Sekda Cilacap.

Keduanya ditahan selama 20 hari pertama, mulai 14 Maret hingga 2 April 2026 di Rumah Tahanan Negara cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Ingatkan Larangan Gratifikasi

KPK menegaskan bahwa praktik pengumpulan dana menjelang hari raya seperti ini melanggar aturan dan berpotensi merusak integritas penyelenggara negara.

Sebelumnya lembaga antirasuah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi menjelang hari raya. Dalam surat tersebut, seluruh pejabat negara dan aparatur sipil negara diingatkan agar tidak meminta atau menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan.

KPK juga menilai praktik penyediaan THR bagi pihak eksternal oleh kepala daerah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta membuka peluang penyimpangan lain, termasuk penyalahgunaan anggaran daerah dan proyek pembangunan.

Lembaga antikorupsi itu pun mengapresiasi masyarakat yang melaporkan dugaan praktik tersebut sehingga dapat diungkap melalui operasi tangkap tangan.

Tags

Artikel Terkait

Terkini