Jakarta, 12 April 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung periode 2025–2030 berinisial GWS dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Dalam konferensi pers yang dipimpin Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, terungkap bahwa GWS diduga melakukan pemerasan sistematis terhadap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan modus baru: memaksa menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal.
Modus “Kunci Jabatan” dengan Surat Kosong
KPK menjelaskan, setelah pelantikan pejabat pada akhir 2025, para kepala OPD dipanggil satu per satu dan diminta menandatangani dua dokumen:
• Surat pengunduran diri dari jabatan dan ASN tanpa tanggal
• Surat tanggung jawab mutlak atas pengelolaan anggaran
Dokumen tersebut tidak diberikan salinannya dan diduga digunakan sebagai alat tekanan. Jika pejabat dianggap tidak loyal, surat tersebut bisa langsung diberi tanggal dan digunakan seolah-olah yang bersangkutan mengundurkan diri.
“Ini menjadi alat kontrol yang sangat kuat dan berbahaya,” ujar Asep.
Permintaan Uang hingga Rp5 Miliar
Selain tekanan administratif, GWS juga diduga meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 OPD dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar. Hingga OTT dilakukan, realisasi penerimaan mencapai sekitar Rp2,7 miliar.
Permintaan dilakukan melalui ajudannya, YOG, yang berperan mencatat “utang” tiap OPD dan menagih secara berkala. Bahkan, sebagian OPD disebut terpaksa menggunakan dana pribadi atau pinjaman untuk memenuhi permintaan tersebut.
Intervensi Proyek dan Pengadaan
KPK juga menemukan indikasi kuat adanya pengaturan proyek:
• Pengondisian pemenang lelang
• Penunjukan langsung rekanan tertentu
• Intervensi pengadaan alat kesehatan dan jasa di sejumlah OPD
Dalam beberapa kasus, GWS diduga meminta hingga 50% dari nilai anggaran tambahan yang diberikan ke OPD.k
OTT dan Barang Bukti
OTT dilakukan pada 10 April 2026 setelah KPK menerima informasi adanya penyerahan uang. Dalam operasi tersebut:
• 18 orang diamankan
• 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif
• Disita uang tunai Rp335,4 juta
• Diamankan juga barang bukti lain seperti dokumen, elektronik, dan beberapa pasang sepatu mewah
Dua Tersangka Ditetapkan
KPK menetapkan dua tersangka:
• GWS (Bupati Tulungagung)
• YOG (ajudan bupati)
Keduanya ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 April 2026 di Rutan KPK.
Mereka dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Modus Baru Jadi Sorotan
KPK menilai kasus ini sebagai temuan modus baru dalam praktik korupsi kepala daerah.
“Biasanya ancaman berupa mutasi atau pencopotan. Tapi ini menggunakan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani sebelumnya. Ini sangat mengkhawatirkan,” kata Asep.
Dampak ke Masyarakat
KPK mengingatkan bahwa praktik ini berpotensi menimbulkan efek berantai. Pejabat yang tertekan bisa mencari cara untuk menutup setoran, termasuk melalui penggelembungan proyek atau penurunan kualitas pembangunan.
Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Imbauan KPK
KPK meminta:
• Kepala daerah tidak menyalahgunakan wewenang
• ASN berani menolak perintah melanggar hukum
• Masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi
Kasus ini juga menjadi yang kedua di Tulungagung sejak OTT serupa pada 2018, sekaligus menambah daftar panjang OTT kepala daerah sepanjang 2026.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan perkara ini, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta aliran dana yang lebih luas.
Artikel Terkait
Jadi Saksi Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Fitri Salhuteru Berharap Keduanya Kembali Kompak Demi Anak
Rumor Film There’s Something About Mary 2 Dibantah, Adaptasi Musikal Broadway Justru Disiapkan
Chris Sam Siwu Berharap Fitri Salhuteru Jadi Saksi Fakta dalam Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah
Canarias Isla de Moda Hadirkan Koleksi Spring/Summer 2027 di Mercedes-Benz Fashion Week Madrid