Tim Hukum Rossa Ultimatum Penyebar Fitnah, Siapkan Langkah Hukum

- Senin, 13/04/2026
Tim Hukum Rossa Ultimatum Penyebar Fitnah, Siapkan Langkah Hukum
juru bicara sekaligus tim penasehat hukum, Ikhsan Tualeka,

Jakarta, 13 April 2026 — Manajemen dan tim hukum penyanyi  Rossa resmi mengambil langkah tegas menyusul maraknya konten di media sosial yang diduga mengandung fitnah, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran hak cipta.

Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/4), juru bicara sekaligus penasehat hukum, Ikhsan Tualeka, menegaskan bahwa isu-isu yang beredar tidak berdasar dan cenderung dibangun secara sistematis.

“Ini bukan sekadar persoalan personal. Kami melihat adanya pola penggiringan opini untuk menjatuhkan nama baik klien kami. Konten telah dimanipulasi, dipelintir, dan disebarkan tanpa verifikasi,” ujar Ikhsan.

Menurut pihak manajemen, meski diterpa berbagai isu miring, Rossa tetap berada di levelnya sebagai salah satu diva Tanah Air. Namun demikian, dampak psikologis akibat serangan digital tersebut diakui cukup signifikan.

“Kerugian tidak hanya materiil, tapi juga psikis. Bayangkan setiap hari disuguhi informasi yang tidak benar tentang diri kita,” tambahnya.

Somasi dan Batas Waktu

Tim hukum yang juga diwakili oleh Natalia Rusli mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah akun yang terlibat dalam penyebaran konten bermasalah.

Sebagai langkah awal, mereka melayangkan somasi dengan tenggat waktu 1x24 jam hingga 2x24 jamkepada masing-masing akun untuk:

• Menghapus seluruh konten (take down)

• Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka

“Hingga saat ini, sudah ada puluhan akun yang menghapus konten. Namun, kewajiban tidak berhenti di situ—permintaan maaf tetap harus disampaikan,” tegas Natalia.

Tim juga memastikan seluruh bukti, termasuk tangkapan layar konten, telah diamankan untuk kepentingan proses hukum selanjutnya.

Dugaan Terorganisir

Lebih lanjut, kuasa hukum mengungkap adanya indikasi penyebaran konten dilakukan secara terkoordinasi. Narasi yang beredar dinilai memiliki pola seragam dan berulang.

“Kami menduga ada pihak tertentu, bahkan kemungkinan kompetitor, yang tidak menyukai eksistensi beliau. Ini terlihat dari pola konten yang terstruktur dan menggunakan template serupa,” ungkap Ikhsan.

Meski demikian, pihaknya menyerahkan pembuktian lebih lanjut kepada aparat penegak hukum apabila kasus ini berlanjut ke tahap penyidikan.

Edukasi Literasi Digital

Selain sebagai upaya perlindungan hukum, langkah ini juga disebut sebagai bentuk edukasi kepada publik agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

“Ini momentum penting untuk meningkatkan literasi digital. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, apalagi jika merugikan orang lain,” kata tim hukum.

Fenomena serupa, menurut mereka, juga tengah dialami sejumlah tokoh publik lain, termasuk Jusuf Kalla yang disebut turut mengambil langkah hukum atas kasus serupa.

Siap Tempuh Jalur Hukum

Apabila somasi tidak diindahkan, manajemen memastikan akan membawa perkara ini ke ranah hukum, baik secara pidana maupun perdata, dengan opsi pelaporan ke Mabes Polri atau Polda Metro Jaya.

“Kami menghargai kebebasan berpendapat, tetapi jika sudah masuk ranah fitnah dan pelanggaran hukum, tentu harus ada konsekuensi,” tutup tim hukum.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan di ruang digital tetap harus diiringi tanggung jawab, terutama dalam menjaga reputasi dan hak cipta seseorang.

Tags

Artikel Terkait