Dirjen Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu: Pemerintah Berkomitmen Bangun Ekosistem Industri Musik yang Berkelanjutan

Minggu, 02/03/2025

Jakarta – Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat dalam membangun ekosistem industri musik yang sehat dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan bersama Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) serta berbagai pemangku kepentingan di sektor musik dan kekayaan intelektual.

Jaminan Hak Ekonomi bagi Pencipta Lagu dan Pelaku Industri Musik

Dalam sambutannya, Razilu menekankan pentingnya jaminan hak ekonomi bagi para pencipta lagu dan seluruh pelaku industri musik.

“Pak Menteri sudah sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah ingin membangun ekosistem industri musik yang adil bagi semua pihak. Hak-hak ekonomi pencipta lagu harus diperhatikan, begitu juga dengan elemen lain dalam industri ini,” ujarnya.

Simbiosis Mutualisme dalam Industri Musik

Razilu menjelaskan bahwa industri musik merupakan ekosistem yang saling bergantung. Pencipta lagu membutuhkan penyanyi untuk memperkenalkan karyanya kepada publik, sementara penyanyi memerlukan lagu berkualitas untuk dinyanyikan.

“Tidak semua orang memiliki keahlian yang sama. Ada yang hanya bisa mencipta lagu tetapi tidak bisa menyanyikannya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita perlu membangun simbiosis mutualisme agar semua pihak mendapatkan haknya secara adil,” jelasnya.

Revisi Undang-Undang Hak Cipta untuk Kepastian Hukum

Dalam kesempatan tersebut, Razilu juga menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Hak Ciptayang tengah dibahas oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa aturan baru harus memberikan kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi interpretasi berbeda mengenai hak dan kewajiban dalam industri musik.

“Kita ingin menyusun regulasi yang jelas, sehingga siapa pun yang membaca undang-undang tidak perlu menafsirkan ini atau itu. Semua harus transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengatur kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan hak cipta musik, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), agar sistem distribusi royalti semakin transparan dan adil.

“Pak Menteri sangat terbuka menerima masukan dari berbagai pihak terkait revisi Undang-Undang Hak Cipta, terutama dalam aspek industri musik dan turunannya. Kita ingin memastikan bahwa semua elemen dalam industri ini mendapatkan hak-haknya secara layak dan adil,” pungkas Razilu.

Tags

Terkini