Jakarta – Musisi senior Ahmad Dhani mengungkapkan keresahannya terhadap regulasi terkait pembagian royalti di industri musik Indonesia. Dalam sebuah forum diskusi, Dhani menyoroti ketidakadilan yang menurutnya terjadi dalam perlakuan terhadap pencipta lagu dibandingkan dengan penyanyi atau promotor konser.
Dhani menyinggung peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dibentuk atas inisiatif sejumlah label musik besar untuk memonetisasi penggunaan fonogram atau master rekaman di berbagai tempat umum seperti karaoke, kafe, mall, dan restoran. Menurut Dhani, tujuan awal dari pembentukan LMK adalah untuk melindungi hak ekonomi label dari penggunaan karya-karya mereka di ruang publik.
“Label-label seperti Aquarius dan lainnya membuat LMK agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari master rekaman yang diputar di tempat-tempat seperti karaoke dan mall, karena sebelumnya mereka enggak bisa memonetisasi itu,” ujar Dhani.
Namun, Dhani mempertanyakan kenapa hal serupa tidak berlaku dalam konteks konser musik. Ia menegaskan bahwa konser tidak berkaitan langsung dengan kepemilikan master oleh label rekaman, sehingga label seperti Aquarius tidak pernah merasa dirugikan ketika grup musik seperti Dewa 19 menggelar konser.
“Konser itu domainnya berbeda. Label enggak ada hubungannya dengan konser. Maka dari itu, selama 10 tahun terakhir, WAMI (Wahana Musik Indonesia) pun tidak pernah memberikan royalti atas konser karena memang bukan ranahnya,” jelas Dhani.
Ia juga mengkritik pasal 23 ayat 5 dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dinilainya rancu karena mengkategorikan konser dalam cakupan layanan publik yang dapat dikenakan royalti. Menurutnya, yang seharusnya diatur adalah penggunaan lagu di ruang publik yang tidak melibatkan transaksi langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya, bukan konser.
Dhani kemudian memberikan analogi: “Ketika Judika diminta tampil di konser di Surabaya, dia bisa minta bayaran Rp1 miliar dan negara enggak ikut campur. Lalu, kenapa ketika pencipta lagu minta bayaran ke promotor untuk satu lagu, justru negara ikut mengatur?”
Ia menilai bahwa negara seharusnya tidak turut campur dalam hubungan bisnis antara pencipta lagu dan promotor konser, sebagaimana halnya tidak mengatur harga antara penyanyi dan promotor.
Menutup pernyataannya, Dhani menekankan bahwa pembuat lagu dan penyanyi adalah pihak yang seharusnya menerima royalti, sedangkan promotor konser bukanlah pihak yang menikmati royalti langsung, melainkan menjalankan bisnis event.
“Ini PR besar. Harus dijelaskan kenapa negara merasa perlu mengatur harga lagu, tapi enggak mengatur harga penyanyi. Ini kerancuan dalam regulasi yang perlu dibenahi,” pungkas Dhani.