Jakarta, 12 April 2025 — Musisi Rayen Pono menyampaikan keresahan dan kritik tajam terhadap dinamika industri musik Tanah Air, khususnya dalam diskusi seputar sistem royalti dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta Aksi Musik Indonesia. Dalam forum yang dihadiri sejumlah pelaku industri, termasuk Kadri Mohamad dan Dewa Bujana, Rayen tampil terbuka dan emosional, menyuarakan pandangan pribadinya yang mewakili musisi generasi menengah.
Rayen menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut dilandasi oleh permintaan kebijaksanaan (wisdom) melalui doa sebelumnya. Ia menilai bahwa wisdom merupakan penawar terbaik atas rasa kecewa dan kemarahan, terutama saat mengetahui bahwa namanya salah tulis dalam undangan sebagai “Ryan Porno” oleh panitia, yang kemudian telah meminta maaf.
“Saya datang karena ini penting. Saya minta wisdom supaya tetap datang. Karena kalau pakai emosi, saya enggak akan hadir,” kata Rayen.
Ia menyoroti pentingnya regenerasi dan tuntunan bagi musisi muda. Menurutnya, peran figur seperti Dhani Ahmad alias Mas Dani sangat sentral dalam membentuk arah industri. Namun, ia menyayangkan ketika Mas Dhani tidak memilih posisi netral dalam konflik seputar tuntutan royalti yang menyeret nama penyanyi Agnes Monica.
“Mas Dani ini idola saya. Tapi aksi tanpa Mas Dani itu, buat saya, seperti butiran debu,” ujar Rayen dengan nada tegas. Ia berharap Mas Dhani bisa menjadi penengah dalam konflik ini, bukan justru memperkeruh situasi melalui amplifikasi tuntutan.
Lebih lanjut, Rayen menyampaikan kritik terhadap narasi bahwa penyanyi yang tak membayar royalti kepada pencipta lagu dianggap “pintar tapi tidak punya wisdom.” Menurutnya, wisdom yang sejati adalah ketika seseorang memiliki celah hukum untuk menuntut, tapi memilih tidak melakukannya demi relasi, keadilan, dan kebaikan industri secara menyeluruh.
“Kalau gua bisa minta duit karena ada celah undang-undang tapi gua enggak mau karena dia temen gua, itu wisdom. Gua mau berjuang bukan cuma buat pencipta lagu, tapi buat semua,” tegasnya.
Ia juga menyoroti efek domino dari konflik ini yang menyebabkan banyak musisi kehilangan panggung karena promotor menjadi takut menghadirkan penyanyi. “Jangan cuma bicara musisi kelas satu. Yang bayarannya di bawah 100 juta juga terdampak. Kita di lapisan itu,” kata Rayen.
Menurutnya, sistem direct licensing (DL) yang sedang diperjuangkan oleh Aksi Musik Indonesia belum sepenuhnya inklusif dan malah berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Ia pun menyarankan agar semua pihak bersabar dan menunggu aturan hukum yang benar-benar “genap” sebelum memberikan label pelanggaran kepada siapapun.
“Penyanyi enggak mau bagi royalti, itu bukan kejahatan. Bukan melanggar undang-undang. Mungkin cuma dibilang pelit atau enggak tahu diri. Tapi itu bukan kriminal,” ujarnya.
Dalam akhir pernyataannya, Rayen berharap semua senior dan pelaku industri dapat memutuskan arah gerak industri dengan bijak, tidak hanya berdasarkan tafsir hukum, tetapi juga dengan niat baik dan keberanian untuk merangkul.