Paula Verhoeven Bersama Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kekerasan dan Diskriminasi ke Komnas Perempuan

Rabu, 30/04/2025
Paula Verhoeven Bersama  Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kekerasan dan Diskriminasi ke Komnas Perempuan
Paula Verhoeven

Jakarta, 30 April 2025 — Model sekaligus publik figur Paula Verhoeven resmi melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diskriminasi gender ke Komnas Perempuan pada Rabu (30/4). Dalam kunjungan tersebut, Paula didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Alvon Kurnia Palma, Siti Aminah, dan Ainul.

Alvon Kurnia Palma menjelaskan, kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan hak-hak perempuan, khususnya hak Paula sebagai istri dan korban kekerasan, tetap terlindungi. “Kami melihat ada indikasi diskriminasi terhadap perempuan, serta dugaan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula,” ujar Alvon.

Tim kuasa hukum juga menyampaikan sejumlah bukti kepada Komnas Perempuan, di antaranya rekaman CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik. Selain itu, mereka turut mengadukan pernyataan seorang pejabat publik yang dinilai diskriminatif terhadap Paula dalam proses perceraiannya.

Siti Aminah menambahkan, salah satu bentuk kekerasan ekonomi yang dialami kliennya adalah kontrol dan eksploitasi ekonomi. “Kami juga menyoroti pernyataan dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tidak objektif dan mengandung opini pribadi, padahal seharusnya bersifat netral,” ungkap Siti.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Paula turut mencurahkan isi hatinya. Meski demikian, pihak Komnas Perempuan dan kuasa hukum sepakat untuk menjaga kerahasiaan detail curahan tersebut karena berada dalam ruang aman pengaduan.

“Pertemuan ini jadi ruang yang baik bagi Ibu Paula untuk menyampaikan perasaan dan pengalamannya. Komnas Perempuan pun memberikan dukungan penuh,” tambah Ainul.

Selain itu, tim kuasa hukum juga sedang mempersiapkan upaya banding terhadap putusan perceraiannya. Mereka menilai sejumlah bukti penting, seperti pengakuan perselingkuhan dan rekaman CCTV, kurang dipertimbangkan dalam proses persidangan.

“Kami ingin memastikan bahwa narasi di ruang publik juga seimbang dan tidak bias terhadap gender. Banyak opini di media sosial yang belum tentu berbasis fakta,” tegas Alvon.

Kasus ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi korban-korban perempuan lain untuk berani bersuara dan menuntut keadilan.

Tags

Terkini