Kuasa Hukum dr. Reza Gladys Tanggapi Rencana Gugatan Nikita Mirzani: Kami Anggap Prematur

Kamis, 15/05/2025

Jakarta — Kuasa hukum dr. Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiring, menanggapi kabar rencana tersangka Nikita Mirzani untuk melayangkan gugatan wanprestasi terkait perkara hukum yang saat ini tengah berlangsung di Polda Metro Jaya. Hal tersebut disampaikan Julianus dalam konferensi pers virtual melalui Zoom pada Kamis, 15 Mei 2025.

Menurut Julianus, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan tanggapan hukum secara utuh karena rencana gugatan tersebut dinilai masih terlalu dini.

“Kalau sekarang kami anggap itu masih prematur untuk memberikan pendapat terkait niat tersangka NM melakukan gugatan wanprestasi terhadap klien kami,” ujar Julianus.

Ia menambahkan bahwa meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat, gugatan tersebut tetap harus memenuhi unsur dan syarat sahnya sebuah kesepakatan menurut ketentuan hukum perdata.

“Kami berpendapat bahwa kesepakatan yang disebut-sebut itu tidak memiliki kedudukan hukum, karena tidak ada perjanjian yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata,” tegasnya.

Julianus juga menegaskan bahwa sejauh ini kliennya, dr. Reza Gladys, tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan pihak Nikita Mirzani, baik secara tertulis maupun lisan.

“Kalau dikatakan ada kesepakatan, saya pastikan klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terkait kasus ini,” lanjutnya.

Lebih jauh, Julianus menjelaskan perkembangan perkara pidana yang tengah berjalan. Ia membenarkan bahwa berkas perkara telah dikembalikan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diperbaiki atau dilengkapi sesuai petunjuk (P19) pada tanggal 5 Mei 2025.

“Adanya pengembalian berkas itu justru menunjukkan adanya perkembangan. Sekarang tinggal bagaimana jaksa menelaah dan memastikan petunjuk yang diberikan sudah dipenuhi secara lengkap,” tuturnya.

Diketahui, kasus ini berkaitan dengan laporan dr. Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang diproses di Polda Metro Jaya berdasarkan Pasal 368 KUHP juncto Pasal 27B ayat (2) UU ITE, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Proses hukum masih berjalan, kami tetap konsisten memperjuangkan hak klien kami sesuai koridor hukum yang berlaku,” tutup Julianus.

Tags

Terkini