Lombok, 30 Mei 2025 — Rencana investasi bernilai miliaran rupiah untuk pengembangan sektor strategis di Nusa Tenggara Barat (NTB) terpaksa ditunda. Keputusan tersebut diambil menyusul ketidaknyamanan dan ancaman keamanan yang dialami investor di lapangan akibat ulah oknum premanisme dan mafia tanah.
Insiden gangguan ini mencuat setelah sejumlah fasilitas milik investor, termasuk pagar proyek, dirusak dan dicuri oleh kelompok preman yang diduga mendapat perlindungan dari seorang pengacara berinisial “NO”. Saat kejadian berlangsung, investor tengah mempersiapkan infrastruktur awal proyek pembangunan yang ditargetkan dapat membuka ratusan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Kami sangat menyayangkan tindakan premanisme yang merusak iklim investasi di daerah ini. Kami telah berusaha melibatkan masyarakat lokal, mengikuti prosedur perizinan, dan menjaga hubungan baik. Namun, bila keamanan tidak dapat dijamin, tidak ada pilihan selain menunda investasi ini,” ujar Andre Yakub, perwakilan investor lokal.
Selain aksi perusakan, tim lapangan juga mengalami intimidasi hingga ancaman fisik dari kelompok bersenjata tajam yang mengklaim lahan seluas 1,7 hektare yang secara hukum telah dimiliki oleh investor. Tanah tersebut bahkan sempat diklaim oleh seorang narapidana berinisial “SAD” yang telah divonis 1,9 bulan penjara pada tahun 2023 atas kasus pemalsuan surat tanah.
Parahnya, aksi serupa juga terjadi di lahan seluas lebih dari 120 hektare di lokasi yang sama. Kawasan tersebut rencananya akan dijadikan kawasan pengembangan sektor pariwisata dan agribisnis yang diproyeksikan mampu membuka lebih dari 800 lapangan kerja baru bagi masyarakat NTB.
Ketua tim kuasa hukum investor, Efendy Rasyid dan Mukisah Kumalasari, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum dan berharap aparat keamanan bertindak tegas menindak oknum-oknum yang terlibat.
Diketahui, sebelumnya Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan sempat menerima penghargaan pin emas dari Kementerian ATR/BPN atas komitmennya memberantas aksi premanisme dan mafia tanah di wilayah Lombok. Investor pun berharap Kapolda NTB tetap konsisten melindungi iklim investasi di daerah ini.
Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto pun telah membentuk tim khusus untuk memberantas praktik-praktik premanisme dan mafia tanah yang kerap menghambat investasi di Indonesia.
“Kami sangat berharap komitmen Kapolda NTB dalam melanjutkan pemberantasan praktik semacam ini, demi kemajuan pariwisata dan perekonomian Lombok, serta menjaga nama baik NTB sebagai destinasi investasi nasional,” tutup Andre Yakub.