Jakarta, 26 Juni 2025 — Kolaborasi lintas institusi menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pertahanan laut yang komprehensif dan efektif untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional Indonesia di wilayah perairan. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali usai pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rabu (25/6).
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Lobby Gedung R.E. Martadinata, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Forkopimda Jawa Barat, Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, serta sejumlah pejabat utama Mabesal.
Dalam keterangannya, Kasal menegaskan bahwa TNI AL sebagai garda terdepan pengamanan laut nasional harus terus beradaptasi dengan dinamika perubahan global, baik dari sisi teknologi, geopolitik, maupun ancaman keamanan yang semakin kompleks. Menurutnya, kerja sama lintas instansi seperti ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi terpadu dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“Perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk nyata sinergi lintas instansi yang saling menguntungkan, berdasar komitmen bersama membangun sektor maritim nasional dan memastikan setiap program memberikan dampak optimal bagi kepentingan bangsa,” ujar Laksamana Muhammad Ali.
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek pengelolaan wilayah maritim, di antaranya pemetaan dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanganan sampah di sungai, muara, pantai, serta pendidikan dan sosialisasi kemaritiman bagi masyarakat pesisir. Selain itu, patroli laut terpadu, pengawasan wilayah pesisir, monitoring kualitas air laut, hingga penanaman vegetasi pantai dan mangrove juga menjadi bagian dari ruang lingkup kerja sama.
Tak hanya itu, program bersama ini juga melibatkan normalisasi sedimen di alur pelayaran dan kolam pelabuhan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penataan kawasan permukiman kumuh di pesisir.
“Melalui implementasi kerja sama ini, diharapkan terjalin sinergi optimal dalam pengelolaan wilayah maritim serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan pesisir,” imbuh Kasal.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan TNI AL dalam menjaga kebersihan laut dan sungai, serta meningkatkan pendidikan kelautan di wilayah Jawa Barat.
“Generasi muda di Jawa Barat perlu memahami pentingnya kelautan bagi masa depan bangsa. Kolaborasi ini bukan hanya soal pengamanan, tapi juga soal edukasi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegas Dedi.
Dengan penandatanganan PKS ini, diharapkan lahir berbagai program strategis yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi keamanan laut nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Jawa Barat.