KPAI Terima Laporan Ahmad Dhani soal Dugaan Perundungan Anak, Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Anak di Ruang Publik

Rabu, 09/07/2025

Jakarta, 9 Juli 2025 — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) resmi menerima laporan pengaduan dari musisi sekaligus anggota dewan, Ahmad Dhani, terkait dugaan perundungan yang dialami anaknya, SA, di media sosial. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian, didampingi sejumlah saksi dan bukti video, foto, serta tautan konten yang menampilkan identitas dan nama anak di bawah umur.

Ketua KPAI, Al Maryati Solihah, dalam keterangan resminya usai menerima laporan menyatakan keprihatinan sekaligus mengecam keras tindakan eksploitasi anak yang terjadi di ruang digital. Menurutnya, kasus ini bukan semata soal anak Ahmad Dhani, tetapi menjadi perhatian serius bagi seluruh anak Indonesia.

“Hari ini kami menerima laporan pengaduan terkait dugaan perundungan terhadap seorang anak di bawah umur di media sosial. Tentu ini menjadi atensi bersama karena tindakan seperti ini bisa berdampak buruk secara psikologis maupun sosial bagi anak,” tegas Al Maryati.

KPAI memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pendalaman situasi dan kondisi psikologis anak, termasuk berkoordinasi dengan tenaga psikolog profesional untuk menilai dampak yang ditimbulkan. Selain itu, KPAI menegaskan pentingnya edukasi publik agar tidak sembarangan menyebarluaskan identitas anak yang tengah menghadapi persoalan pribadi orang tuanya.

“Tak ada korelasi antara persoalan orang tua dengan anaknya. Mem-bully atau mengeksploitasi anak karena latar belakang orang tuanya itu pelanggaran berat, baik secara hukum nasional maupun nilai universal perlindungan anak,” lanjut Al Maryati.

Sementara itu, pengacara Aldwin Rahadian menyampaikan bahwa selain melaporkan ke KPAI, pihaknya juga akan menempuh jalur pidana ke kepolisian dalam waktu dekat. Aldwin menyebut salah satu akun media sosial Lita Official Gading diduga kuat memuat konten perundungan terhadap SA, dengan menampilkan foto, nama lengkap, serta narasi yang memprovokasi publik untuk membully anak tersebut.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Apapun alasannya, konten seperti itu melanggar hukum, melanggar norma, dan harus diproses hukum. Tidak boleh ada pihak yang cari panggung dengan mengorbankan anak di bawah umur,” tegas Aldwin.

Laporan ini menjadi alarm bagi masyarakat dan konten kreator untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, khususnya yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak. KPAI mengimbau seluruh pihak untuk menjaga ruang digital tetap aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia.

Tags

Terkini