JAKARTA — Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, menyampaikan secara resmi bahwa pihaknya telah mencabut gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi mendalam terkait strategi hukum dalam menghadapi dua perkara berbeda yang tengah berjalan, yakni perdata dan pidana.
Dalam jumpa pers yang digelar di kawasan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025), Fahmi menjelaskan bahwa langkah pencabutan gugatan dilakukan demi memfokuskan diri pada perkara pidana yang tengah dihadapi kliennya, Nikita Mirzani, bersama Ismail Marzuki.
“Memang benar, kemarin saya sudah menyampaikan surat pencabutan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Surat itu sudah diterima bagian kepaniteraan. Setelah diskusi dengan klien, kami memutuskan untuk fokus pada perkara pidananya dulu,” ujar Fahmi kepada awak media.
Menurut Fahmi, dalam proses hukum, penting untuk menentukan skala prioritas, terlebih jika menghadapi dua persoalan hukum sekaligus. Ia menjelaskan bahwa perkara perdata dan pidana memiliki karakter berbeda, baik dari segi proses maupun konsekuensinya.
“Perkara pidana ini menyangkut individu, nama baik, dan kebebasan seseorang, sementara perdata soal harta benda. Karena itu, kami prioritaskan pembelaan di perkara pidana, di mana hakimnya bersifat aktif dan kebenaran materil yang dicari. Sedangkan perdata, sifatnya formil dan hakim pasif,” jelasnya.
Terkait sidang perkara pidana Nikita Mirzani, putusan sela dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025. Fahmi menyebutkan, hasil putusan sela nanti akan menentukan arah perkara, apakah eksepsi yang diajukan diterima atau tidak.
“Kalau eksepsi kami diterima, perkara pidana ini selesai. Tapi kalau ditolak, proses akan berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Karena itu kami perlu konsentrasi penuh di perkara ini. Mengingat berkas perkara dan jumlah saksi yang akan dihadirkan cukup banyak,” imbuh Fahmi.
Saat ditanya alasan pencabutan gugatan perdata baru dilakukan sekarang, Fahmi menegaskan bahwa hal tersebut bagian dari strategi hukum. “Dalam perkara hukum, menentukan prioritas itu bagian dari strategi. Tidak bisa semua jalan berbarengan tanpa pertimbangan matang,” ujarnya.
Fahmi menambahkan, perkara perdata tersebut nantinya tetap akan dilanjutkan setelah urusan pidana rampung. Namun untuk saat ini, pihaknya memilih menyelesaikan satu perkara dengan fokus penuh agar bisa memberikan pembelaan maksimal bagi Nikita Mirzani.