Otoritas pajak Korea Selatan mengonfirmasi bahwa sebanyak 21 YouTuber telah diaudit sepanjang tahun lalu, menyusul kritik publik atas praktik penghasilan besar yang tidak diiringi kewajiban pajak yang benar. Berdasarkan data dari National Tax Service (NTS) yang diserahkan kepada anggota parlemen partai penguasa pada Senin (15/7), total 67 YouTuber telah diperiksa oleh kantor pajak regional sejak 2019 hingga 2024.
Selama enam tahun terakhir, total pajak yang dikenakan terhadap para kreator konten daring ini mencapai 23,6 miliar won atau sekitar 350 juta won per orang. Angka ini tidak hanya mencakup pendapatan dari YouTube, tetapi juga dari berbagai usaha sampingan yang dijalankan para konten kreator tersebut.
Jumlah audit pun meningkat tajam: dari hanya 22 orang pada periode 2019–2022, melonjak menjadi 24 orang pada 2023, dan 21 orang lagi sepanjang tahun 2024. Sanksi pajak yang dijatuhkan juga meningkat drastis — dari 5,6 miliar won pada 2019–2022 menjadi 9,1 miliar won pada 2023 dan 8,9 miliar won tahun lalu.
National Tax Service menyatakan bahwa mereka sedang memverifikasi keakuratan laporan penghasilan para YouTuber, dan akan menindak tegas setiap temuan penggelapan pajak. Laporan ini baru mencakup audit dari kantor pajak regional, sehingga angka sebenarnya bisa lebih tinggi jika termasuk penyelidikan individu oleh otoritas pusat.
Beberapa YouTuber yang diaudit diketahui melakukan praktik seperti siaran langsung berjudul “Excel Broadcast” — konten yang menampilkan tarian atau pose provokatif sebagai imbalan donasi, dengan grafik ranking penonton seperti tabel Microsoft Excel untuk mendorong kompetisi donasi. Beberapa dari mereka bahkan disebut menghasilkan lebih dari 10 miliar won per tahun dari konten semacam ini.
Selain itu, ada pula fenomena “cyber recorders” — YouTuber yang mendulang cuan dari konten sensasional tentang tragedi atau musibah orang lain demi menarik jumlah tayangan.
Pihak NTS menegaskan bahwa kreator konten yang menghasilkan penghasilan rutin wajib mendaftar sebagai pelaku usaha dan melaporkan pajaknya secara resmi. Bahkan fitur seperti “super chat” dan transfer bank dengan label donasi atau langganan sukarela juga tetap dianggap sebagai pendapatan dan dikenakan pajak sesuai aturan.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Korea Selatan dalam mengawasi dan menertibkan dunia kreator digital, yang kini telah menjadi ladang ekonomi bernilai tinggi namun rawan pelanggaran pajak.