Jakarta, 17 Juli 2025 — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani dalam sidang perkara pidana nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. Sidang yang berlangsung Kamis (17/7) ini beragendakan pembacaan putusan sela oleh Ketua Majelis Hakim.
“Sidang perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Ketua Majelis Hakim saat membuka jalannya persidangan. Dihadiri oleh penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa, majelis menyatakan bahwa putusan sela telah siap dibacakan dan meminta seluruh pihak untuk mendengarkan secara seksama.
Nikita Mirzani hadir dalam kondisi sehat dan masih didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid dan tim. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menyampaikan bahwa nota keberatan yang diajukan terdiri dari 11 poin oleh penasihat hukum dan dua poin keberatan pribadi dari terdakwa.
Salah satu poin utama dalam eksepsi kuasa hukum adalah keberatan terhadap keabsahan surat dakwaan yang dinilai batal demi hukum karena korban yang disebutkan, yakni Dr Reza Gladys, disebut tidak pernah melaporkan terdakwa atas tindak pidana sebagaimana dakwaan. Mereka juga menyebut bahwa dakwaan bersifat error in persona (salah pihak) dan error in objecto (salah objek).
Namun, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh keberatan tersebut menyentuh pokok perkara dan tidak dapat diputuskan di tahap awal persidangan. “Untuk membuktikan apakah benar terjadi kekeliruan terhadap korban atau subjek hukum, maka dibutuhkan pembuktian melalui proses persidangan,” ujar majelis dalam pertimbangannya.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan baik oleh penasihat hukum maupun terdakwa. Dengan demikian, sidang perkara terhadap Nikita Mirzani akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Pasal yang Didakwakan
Nikita Mirzani didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sejumlah pasal, antara lain:
• Pasal 45 ayat (10) huruf a jo. Pasal 27B ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024,
• Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
• Pasal 369 KUHP, serta
• Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindak pidana tersebut berkaitan dengan dugaan pengancaman dan pemerasan secara elektronik yang diduga dilakukan Nikita bersama asistennya, Ismail Marzuki, terhadap Reza Gladys.
Sidang Lanjutkan Pemeriksaan Saksi
Setelah putusan sela dibacakan, sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Sidang ini akan menjadi penentu arah pembuktian dari tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa.
Dengan putusan sela ini, perkara hukum Nikita Mirzani resmi berlanjut dan akan diuji kebenarannya dalam proses pembuktian di muka persidangan. Majelis hakim juga membuka ruang bagi pihak terdakwa untuk melakukan upaya hukum lanjutan jika tidak sependapat dengan putusan sela.