Hakim: Keberatan Hukum Nikita Tak Berdasar, Dakwaan Jaksa Sah

Kamis, 17/07/2025

Jakarta – citralive.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani dalam sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 362/Pid.B/2025/PN JKT.SEL. Sidang yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025 itu dihadiri langsung oleh Nikita Mirzani didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid dan tim, serta jaksa penuntut umum.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan telah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan baik oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Hakim menilai bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak Nikita tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Eksepsi Soal Perubahan Pasal Ditolak

Salah satu pokok eksepsi yang disoroti adalah keberatan penasihat hukum terdakwa terhadap perubahan pasal dalam surat dakwaan. Tim kuasa hukum mempersoalkan dugaan adanya penyelundupan pasal oleh jaksa, di mana dakwaan yang semula didasarkan pada Pasal 368 KUHP (pemerasan) kemudian diubah menjadi Pasal 369 ayat (1) KUHP (ancaman dengan maksud memaksa). Pihak Nikita menyebut hal itu sebagai bentuk manipulasi hukum yang mengubah substansi delik dari delik biasa menjadi delik aduan.

Namun, majelis hakim menilai bahwa keberatan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi karena telah menyentuh pokok perkara. Hakim mengacu pada Pasal 144 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyempurnakan atau mengubah surat dakwaan sebelum sidang dimulai.

“Dalil yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sudah menyentuh materi pokok perkara, bukan termasuk dalam kategori eksepsional,” demikian putusan majelis hakim.

Asas Dominus Litis dan Kewenangan Jaksa

Majelis juga mengingatkan tentang asas dominus litis, yakni prinsip yang menegaskan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan proses perkara pidana, termasuk dalam menentukan bentuk dakwaan dan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa. Dalam hal ini, perubahan surat dakwaan yang dilakukan jaksa dianggap sah secara hukum.

Lebih lanjut, majelis hakim menolak eksepsi lainnya yang menyamakan subjek hukum manusia dengan subjek hukum badan hukum (perusahaan). Menurut hakim, hal ini tidak relevan dalam konteks perkara yang melibatkan individu sebagai terdakwa.

Sidang Lanjut ke Agenda Pemeriksaan Pokok Perkara

Atas seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa seluruh eksepsi terdakwa dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima. Dengan demikian, sidang perkara pidana yang melibatkan Nikita Mirzani akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Usai sidang, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, menyatakan akan tetap fokus membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan siap menghadirkan saksi-saksi dalam agenda sidang selanjutnya.

Tags

Terkini