Jakarta – citralive. Sidang lanjutan perkara pidana dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025), dengan agenda pembacaan putusan atas eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Dalam sidang tersebut, majelis hakim memutuskan menolak seluruh eksepsi yang diajukan, termasuk keberatan terkait ketidaktepatan subjek hukum sebagai korban dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
Tim kuasa hukum Nikita, yang dipimpin oleh Fahmi Bachmid, menilai bahwa dakwaan jaksa telah keliru secara hukum karena menyebut individu bernama Resa Gladis sebagai korban, padahal berdasarkan data resmi, produk yang menjadi objek perkara — yaitu Glowing Poster dan Produk Grafiksa — adalah milik badan hukum PT Grafik Sangadan Grup berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0046190.AH.01.01 Tahun 2016.
Fahmi menyebut, jaksa telah melakukan kesalahan mendasar dengan menyamakan subjek hukum manusia dan badan hukum, yang secara yuridis adalah entitas berbeda. Ia juga menekankan bahwa tidak pernah ada laporan pengaduan resmi dari PT Grafik Sangadan Grup, yang seharusnya secara hukum menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara ini.
Jaksa Tolak Menanggapi, Hakim Nilai Perlu Pemeriksaan Lebih Lanjut
Menanggapi keberatan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut tidak bersifat eksepsional, karena sudah masuk pada ranah pembuktian materi perkara — sesuai dengan Pasal 156 ayat 1 KUHAP. “Penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang argumen yang sama,” ujar Hakim.
Majelis hakim sependapat dengan sikap jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa untuk mengetahui siapa sebenarnya yang berhak disebut sebagai korban — apakah individu Resa Gladis atau badan hukum PT Grafik Sangadan Grup — diperlukan pembuktian melalui pemeriksaan alat bukti dan saksi dalam persidangan pokok perkara.
“Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa harus ditolak,” tegas hakim.
Soal Dakwaan Tidak Cermat: Hakim Putuskan Lanjut ke Pokok Perkara
Dalam eksepsi lainnya, kuasa hukum Nikita juga menyebut dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas, dan mengalami error in persona, karena tidak menyebutkan pihak yang sah sebagai pemilik produk. Namun, lagi-lagi majelis hakim menyatakan bahwa poin tersebut harus diuji dalam pembuktian, bukan di tahap eksepsi.
Selain itu, meskipun pihak terdakwa menyebut dakwaan melanggar prinsip delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat 1 KUHP, jaksa menegaskan bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan surat pengaduan tertanggal 2 Desember 2024 atas nama Resa Gladis terhadap empat orang, termasuk Nikita Mirzani.
Persidangan Berlanjut Pekan Depan
Dengan ditolaknya seluruh eksepsi, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dan alat bukti, dengan agenda utama membuktikan siapa pihak yang benar-benar dirugikan dalam perkara ini.
Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pekan depan, masih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita Mirzani, yang hadir langsung di persidangan, tetap didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.
Perkara ini akan menjadi penting tidak hanya dalam menilai kesalahan materiil, namun juga dalam menakar akuntabilitas formil dakwaan jaksa — terutama soal kejelasan status korban dalam perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik produk.