Jakarta, 17 Juli 2025 – CitraLive. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum artis Nikita Mirzani dalam sidang lanjutan perkara pidana yang menjeratnya. Dalam sidang pembacaan putusan sela pada Kamis (17/7/2025), hakim menyatakan seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa tidak berdasar dan menyatakan perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa beberapa eksepsi yang diajukan, khususnya terkait kesalahan subjek hukum korban dalam dakwaan, tidak dapat diputuskan dalam tahap eksepsi. Menurut majelis, diperlukan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi, bukti surat, dan alat bukti lainnya dalam proses persidangan.
“Majelis sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk menentukan apakah benar subjek hukum yang disebut dalam dakwaan telah keliru atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa,” ucap Hakim Ketua dalam sidang.
Penasihat hukum Nikita sebelumnya mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Dalam eksepsinya, kuasa hukum menyebut bahwa jaksa penuntut umum mencampuradukkan antara subjek hukum manusia (perorangan) dengan badan hukum (perusahaan) sebagai korban dalam perkara ini. Tim kuasa hukum menyebut bahwa produk yang menjadi objek perkara adalah milik PT Grafik Sangadan Grup, bukan milik individu bernama Resa Gladis seperti yang tertuang dalam dakwaan jaksa.
Selain itu, eksepsi juga menyoroti inkonsistensi dalam dakwaan alternatif yang menjerat Nikita. Jaksa menyusun dua alternatif dakwaan berdasarkan perbuatan yang sama namun dikenakan pasal yang berbeda—yakni pasal 27B ayat 2 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 10 huruf a, dan Pasal 369 ayat 1 KUHP. Tim kuasa hukum menilai hal ini sebagai bentuk ketidakjelasan dalam dakwaan yang dapat merugikan hak hukum terdakwa.
Menanggapi hal itu, majelis hakim berpendapat bahwa penyusunan bentuk dakwaan, apakah tunggal, alternatif, atau kombinasi, merupakan kewenangan penuntut umum. Selama dakwaan disusun berdasarkan bukti dan berita acara pemeriksaan, hakim menilai tidak ada pelanggaran hukum formil yang dilakukan jaksa.
“Menimbang seluruh pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak seluruhnya,” tegas hakim.
Dengan demikian, majelis memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pembuktian. Jaksa dan penasihat hukum terdakwa selanjutnya diminta menyiapkan saksi-saksi dan alat bukti yang relevan untuk disidangkan dalam waktu dekat.
Dalam kasus ini, Nikita Mirzani didakwa dengan sejumlah pasal pidana, termasuk UU ITE dan tindak pidana pencucian uang, terkait unggahan media sosialnya yang diduga menyerang produk skincare milik pihak pelapor.
Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, usai sidang mengatakan menghormati keputusan majelis hakim, namun menegaskan bahwa pihaknya akan membuktikan fakta sebenarnya di tahap persidangan berikutnya.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.