Tokyo – 23 Juli 2025- Pemerintah Jepang diperkirakan akan mengalokasikan total ¥31,536 miliar (sekitar Rp4,4 triliun) dalam bentuk seitou koufukin atau dana subsidi partai politik kepada 10 partai menyusul hasil Pemilu Majelis Tinggi (参議院選挙/Sangiin Senkyo) terbaru.
Partai berkuasa Partai Demokrat Liberal (LDP/Jimintō), meski kehilangan sejumlah kursi penting, tetap menerima alokasi terbesar sebesar ¥13,162 miliar, namun angkanya turun ¥477 juta dibanding tahun sebelumnya.
Partai oposisi utama Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP/Ichikendaitō) juga mengalami penurunan subsidi menjadi ¥8,017 miliar, turun sekitar ¥154 juta.
Sementara itu, partai Sanseitō, yang secara mengejutkan berhasil merebut 14 kursi dalam pemilu kali ini, mencatat peningkatan tajam dalam dana bantuan menjadi ¥914 juta, meningkat ¥398 juta dari tahun sebelumnya.
Partai Demokrat Nasional (Kokumin Minshutō) turut menikmati kenaikan, menerima ¥2,234 miliar, naik sebesar ¥205 juta. Sedangkan “Tim Mirai” (チーム未来), partai baru yang baru saja memenuhi ambang batas pengakuan resmi sebagai partai, akan menerima ¥48 juta.
Untuk partai-partai lainnya, rincian jumlah dana yang akan diberikan tercantum dalam dokumen resmi Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang.
Menariknya, Partai Komunis Jepang (JCP) tetap konsisten dengan sikap ideologisnya dengan menolak menerima dana negara, sesuai prinsip mereka yang menentang keberadaan sistem subsidi partai dari pajak publik.
Subsidi ini merupakan bagian dari sistem pembiayaan politik Jepang yang bertujuan mengurangi ketergantungan partai terhadap donasi individu dan korporasi. Dana diberikan setiap tahun berdasarkan jumlah kursi dan suara yang diperoleh partai dalam pemilu sebelumnya.
Namun, sistem ini masih terus menuai kritik karena dianggap tidak sepenuhnya transparan dan memicu perdebatan terkait akuntabilitas anggaran politik.