JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka masa persidangan pertama Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini. Dalam pidatonya, Puan menyoroti pentingnya arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan rakyat.
Acara pembukaan ini menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Puan menyampaikan bahwa selama tahun pertama, DPR menghadapi berbagai persoalan mendasar dan tantangan strategis yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.
"Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan administratif, melainkan pekerjaan rumah yang menyangkut hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasional," tegas Puan dari podium.
Mendorong Kebijakan Berkelanjutan dan Berorientasi Rakyat
Puan juga menyinggung pendekatan pembangunan yang berbeda di setiap pemerintahan, namun menekankan bahwa tujuan akhirnya tidak boleh berubah.
"Apapun gaya kepemimpinannya, yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat," ujarnya.
Puan menyatakan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi kompas pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa RPJMN merupakan terjemahan strategis dari visi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita, dan oleh karena itu, "tidak ada visi menteri yang ada hanya visi misi Presiden."
Mantan Menko PMK ini mengingatkan bahwa pembangunan bukanlah proses instan dan membutuhkan konsistensi serta kesinambungan kebijakan. Ia mewanti-wanti agar kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat tidak menjadi beban negara di masa depan.
"Oleh karena itu, DPR RI bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara, baik dalam politik hukum, pertahanan, pembangunan, maupun anggaran dirumuskan secara cermat," kata Puan.
Kinerja Legislasi dan Pengawasan DPR
Dalam kesempatan tersebut, Puan turut memaparkan kinerja legislasi DPR RI. Selama tahun pertama, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 rancangan undang-undang. Ia menambahkan, pada masa persidangan ini, DPR akan memfokuskan pembahasan pada 11 RUU yang masih berada di tahap pembicaraan tingkat I.
Puan menegaskan bahwa DPR akan memprioritaskan pembentukan undang-undang yang berkualitas, bukan kuantitas. Ia menyamakan peran DPR dalam pembentukan undang-undang seperti "wasit di tengah pertandingan olahraga," yang harus bersikap adil dan bijaksana di tengah beragam kepentingan yang berbeda.
"Partisipasi masyarakat yang bermakna adalah syarat yang sangat penting. Dengan mendengar, menimbang, dan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat, produk hukum yang dihasilkan akan memiliki legitimasi keadilan dan penerimaan publik yang lebih kuat," imbuhnya.
Sembilan Poin Pengawasan DPR Terhadap Kinerja Pemerintah
Puan juga membeberkan beberapa poin pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah. Beberapa masalah yang menjadi perhatian besar DPR antara lain:
* Penanganan pemblokiran rekening dorman oleh PPATK.
* Rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar.
* Pelaksanaan program sekolah rakyat.
* Evaluasi program makan bergizi gratis.
* Tata kelola tunjangan jabatan fungsional.
* Rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial.
* Perlindungan data pribadi warga negara.
* Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis.
* Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam program strategis nasional.
* Pelaksanaan royalti hak cipta lagu.
Puan mengakhiri pidatonya dengan menekankan komitmen DPR untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai mitra konstitusional pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional, dengan memastikan seluruh pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan rakyat.