Trump & Wakil Presiden Tinjau Penempatan Garda Nasional di Washington DC, Klaim Kejahatan Turun 35% dalam 9 Hari

Kamis, 21/08/2025
Trump & Wakil Presiden Tinjau Penempatan Garda Nasional di Washington DC, Klaim Kejahatan Turun 35% dalam 9 Hari
Wakil Presiden bersama Menteri Pertahanan dan penasihat senior Stephen Miller

Washington DC – Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menegaskan komitmennya menghadirkan “hukum dan ketertiban” di ibu kota Amerika Serikat. Dalam konferensi pers di Union Station, Wakil Presiden bersama Menteri Pertahanan dan penasihat senior Stephen Miller menegaskan bahwa langkah pengerahan Garda Nasional telah membawa dampak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di kota tersebut.

Menurut data yang disampaikan, hanya dalam sembilan hari sejak diberlakukan status darurat, tingkat kejahatan kekerasan di Washington DC disebut menurun hingga 35%, sementara kasus perampokan turun lebih dari 50%. “DC jauh lebih aman dibanding sembilan hari lalu. Dan kami akan membuatnya semakin aman,” ujar Wakil Presiden.

Ia juga menegaskan bahwa pengerahan pasukan di titik strategis seperti Union Station bukan tanpa alasan. “Union Station seharusnya menjadi monumen kebesaran Amerika, tempat keluarga bisa makan bersama dan berbelanja tanpa rasa takut. Tapi selama bertahun-tahun, area ini dikuasai kriminal, gelandangan, dan penyalahgunaan narkoba. Itu berakhir sekarang,” tegasnya.

Stephen Miller menambahkan bahwa warga asli DC telah hidup dalam kondisi “tak tertahankan” akibat kriminalitas turun-temurun. “Selama ini, 99% warga ditakuti oleh 1% pelaku kriminal. Kami di sini untuk memastikan kota ini kembali ke tangan warga taat hukum, bukan geng dan bandar narkoba,” katanya.

Menteri Pertahanan pun menekankan bahwa seluruh aparat keamanan dibekali sumber daya penuh untuk menjalankan misi ini. “Warga Amerika berhak atas kota yang indah dan aman. Kami bangga berdiri bersama Presiden dan warga DC untuk mewujudkannya,” ujarnya.

Namun, langkah ini menuai kritik. Sejumlah kelompok demonstran menilai pengerahan militer justru mengancam kebebasan sipil warga. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden menyebut para pengunjuk rasa tidak merepresentasikan masyarakat DC. “Warga ingin keselamatan, bukan kriminalitas yang diprioritaskan,” tegasnya.

Terkait durasi operasi, ia menyatakan keputusan perpanjangan akan ditentukan langsung oleh Presiden Trump setelah 30 hari masa darurat berakhir. “Jika Presiden menilai perlu diperpanjang demi keselamatan publik, maka itu yang akan dilakukan,” ujarnya.

Meski kontroversial, pemerintah mengklaim langkah cepat ini akan menjadi contoh bagi kota-kota besar lain di Amerika Serikat. “Kita tidak harus hidup dalam ketakutan di kota sendiri. Dengan kemauan politik, hukum dan ketertiban bisa dikembalikan,” pungkas Wakil Presiden.

Tags

Terkini